Tahun 2018 telah berlalu. Berbagai macam perubahan terjadi sangat pesat, salahsatunya dalam industry keuangan. Perkembangan teknologi informasi (TI) mendorong menjamurnya perusahaan financial technology (fintech) yang menawarkan berbagai kemudahan kepada masyarakat. Termasuk kemudahan untuk mendapatkan kredit bagi siapapun yang mengajukan.
“Perkembangan fintech peer to peer landing ini sangat cepat sekali. Desember 2017 jumlah kredit yang disalurkan baru Rp2,8 triliun, tapi sekarang udah mencapai Rp16 triliun. Ini besar sekali,” ujar Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan.


Menurut Tongam, maraknya kemunculan fintech merupakan respon dari kemajuan teknologi informasi dan kebiasaan masyarakat yang ingin cepat mendapatkan kredit dengan syarat yang jauh lebih mudah. Namun ia mengingatkan,dibalik kemudahan pengajuan kredit melalui fintech dan maraknya perusahaan kredit daring (online) OJK banyak menemukan kejanggalan dalam proses bisnis yang dilakukan oleh fintech semacam itu.
Misalnya, bunga cicilan yang sangat tinggi hingga penagihan yang tidak manusiawi, dengan iming-iming iming-iming kredit yang mudah dan cepat cair, serta tanpa agunan yang sering disebarkan melalui media sosial.Tidak sedikit pula perusahaan kredit daring dan fintech abal-abal yang sengaja didirikan untuk menjaring banyak nasabah demi meraup keuntungan pribadi.
Sampai dengan saat ini, perusahaan kredit daring atau fintech yang resmi diakui OJK berjumlah 73 perusahaan. Sementara itu, sebanyak 404 perusahaan lain, yang termonitor oleh OJK, adalah perusahaan ilegal yang patut diwaspadai oleh masyarakat. Meski 404 perusahaan ini sudah diblokir oleh OJK bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, namun terus saja bermunculan fintech baru dengan bisnis model yang sama dan sangat beisiko.

Risiko itu antara lain, bunga pinjaman yang tinggi, penerimaan dana kredit tidak utuh atau tidak sesuai pengajuan, hingga teror manakala menunggak cicilan.”Fintech ini bisa meng-copy semua kontak hp (debitor), dia bikin grup khusus untuk menagih secara terbuka. Makanya debitor yang menunggak kerap diancam, sampai akhirnya orang tuanya ikut ditagih juga, dan dipecat dari pekerjaannya (karena atasannya juga ikut ditagih),” ujarnya.
Oleh karena itu, OJK mengingatkan agar masyarakat yang ingin mengajukan kredit, harus ke lembaga keuangan perbankan atau non perbankan yang legal. Selain itu, kredit yang diajukan juga harus berdasarkan pada standar kemampuan mencicil.

“Memang kredit online dan fintech itu mudah [mendapatkan pinjaman]. Saking mudahnya banyak yang terlena pinjam sana sini, sampai akhirnya tidak bisa nyicil,” kata Tongam. Apakah Lembaga keuangan Anda siap menghadapi serbuan fintech? Kami menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan pengembangan Lembaga keuangan Anda menjadi Lembaga keuangan berbasis fintech.

Yang jauh lebih mudah dan murah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *