Indonesia menjadi sasaran empuk bagi perusahaan financia tecnofogy (Fintec) dari China. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan sebanyak 227 perusahaan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi (Fintech peer-to-peer (p2p) lending ) dengan status ilegal, di dominasi perusahaan dari Negeri Tirai Bambu.

Berdasarkan hasil screening dah satuan tugas waspada investasi OJK terhadap perusahaan Fintech ilegal, ternyata sangat mudah untuk diakses. Cukup klik mesin pencarian Google atau buka pada aplikasi Play Store dan App Store berbagai macam platform, di antaranya Cinta Rupiah dan Duit Pinjaman yang dioperasikan oleh developer Li Chen asal China. Keberadaan Fintech tersebut melanggar peraturan OJK No 77/POJK.01/-2016 yang mengatur Fintech p2p lending karena tidak terdaftar.

Mengapa Indonesia menjadi lahan subur bagi perusahaan Fintech asal China? Salah satunya dipicu oleh pengetatan kebijakan di Negeri Panda itu. Dari hasil pantauan OJK ditemukan sejumlah developer mengoperasikan dua hingga tiga platform dalam bahasa Indonesia. Sayangnya, pihak OJK tidak bisa menelisik lebih jauh profil penyelenggara Fintech ilegal tersebut, namun dapat diduga terdapat ratusan ribu nasabah atau member setiap aplikasi dari indikator yang mengunduh aplikasi yang ditawarkan secara terbuka.

Keberadaan Fintech ilegal itu berdampak negatif, di antaranya dapat digunakan untuk pendanaan terorisme dan tindak pidana pencucian uang serta data dan informasi nasabah berpotensi disalah gunakan. Celakanya, tanpa perlindungan terhadap nasabah dan negara tidak bisa menarik pajak karena perusahaan abal-abaL.

Menyikapi pertumbuhan perusahaan Fintech ilegal yang bak jamur di musim hujan, pihak OJK telah dua kali melayangkan surat pemanggilan, namun dari 227 perusahaan yang belum terdaftar hanya 69 perusahaan yang diketahui kontaknya. Dan 22 perusahaan yang memenuhi surat panggilan alias bertemu OJK. Dari 22 perusahaan yang hadir diminta untuk segera mendaftarkan diri. Saat ini OJK baru menerbitkan izin untuk 64 perusahaan. Guna menertibkan perusahaan Fintech ilegal itu, pihak OJK telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta meminta Google memblokir aplikasinya.

Keberadaan perusahaan Fintech ilegal tidak saja berpotensi merugikan nasabah, tetapi juga telah mengancam perusahaan yang terdaftar pada OJK dalam artian dapat merusak kepercayaan masyarakat. Karena itu, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) sangat

bersyukur setelah OJK menyalakan lampu hijau untuk penerbitan aturan atau code ofconduct bagi perusahaan Fintec? yang beroperasi di Indonesia. Nantinya, aturan tersebut menjadi panduan dalam menjalankan bisnis Fintech yang mengatur di antaranya tata cara standar minimal penagihan.

Selama ini, pihak Aftech mengakui belum ada mekanisme pola yang sama terkait penagihan utang. Contoh kasus adalah penagihan utang oleh pihak Rupiah Plus dengan mekanisme mempermalukan nasabah. Dengan adanya codeofconduct diharapkan dapat meminimalisasi cara penagihan yang tidak sesuai prosedur.

Selain itu, adanya aturan main yang jelas mengatur perusahaan Fintech yang terdaftar pada OJK maka Aftech pun berwenang meberi sanksi bagi yang melanggar aturan yang telah disepakati bersarna.

Pihak OJK mencatat pembiayaan dari perusahaan Fintech p2p lending telah menembus hampir Rp7 triliun hingga Juni 2018.

Besaran pembiayaan terusr melesat. tengok saja dana yang disalurkan pada Desember tahun lalu baru sebesar Rp 2,56 triliun, hanya dalam waktu enam bulan telah bertumbuh sekitar 173,4% pada Juni lalu. Meningkatnya pembiayaan itu bukan berarti hanya dipicu perusahaan Fintec? yang bertambah terus. melainkan juga menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengerti dan paham akan keberadaan perusahaan pembiayaan yang berbasis teknologi. Karena itu, otoritas keuangan di negeri ini wajib membentengi masyarakat dari perusahaan Fintech abal-abal. Sebaliknya, masyarakat harus menahan diri dalam berhubungan dengan perusahaan Fintech yang tidak terdaftar pada OJK.

Sumber Berita : Sindo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *