Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga saat ini jumlah Fintech Peer-To-Peer Lending tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK telah mencapai sebanyak 1.230 entitas atau hampir 70% dari jumlah BPR yang ada di Indonesia. Jumlah fintech itu terdiri dari 404 entitas yang tercatat pada 2018 dan 826 entitas sepanjang 2019, belum termasuk fintech yang belum tercatat.

Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam L Tobing mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 42 persen server etintas fintech ilegal tidak ditemukan di Indonesia. Dia menduga, para fintech ilegal ini dikendarai oleh server luar.

Salahsatu usaha yang semakin goyah dari berkembangnya fintech adalah BPR. Beberapa BPR ditutup tahun ini oleh OJK. Namun demikian, di tengah pesatnya perkembangan financial technology (fintech), industri perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus berupaya untuk meraih target pertumbuhan. 

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK, Slamet Edy Purnomo menjelaskan perkembangan BPR saat ini masih baik. Hanya saja terjadi sedikit perlambatan akibat melemahnya ekonomi global. Saat ini pertumbuhan kredit BPR lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya ialah support likuiditas dari dana pihak ketiga (DPK) belum mampu mengimbangi rencana pertumbuhan kredit perbankan.

Meskipun demikian permodalan perbankan secara nasional masih cukup besar sehingga potensi pengembangan bisnis masih terbuka luas. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan teknologi dan sinergi bank serta mampu melakukan transformasi dari layanan dan tata kelola agar terhindari dari disrupsi bisnis. 

Seperti apa transformasi yang dibutuhkan BPR dalam industri perbankan? Untuk menyehatkan kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus bisa mengubah model bisnisnya. Dalam hal kepemilikan (ownership), BPR bisa menerapkan model bisnis yang mampu menyerap dana-dana pihak ketiga dengan baik dan menyalurkannya.

Program transformasi BPR menjadi sangat penting saat ini terutama adalah bagaimana transformasi tersebut bisa mengubah bisnis modelnya. Tentunya dengan menerapkan model bisnis yang bagus, sehingga bisa dirasakan dan diakses oleh semua masyarakat. Edy menyatakan jika BPR memiliki teknologi dengan kemitraan dengan bank lain, maka bisa menjadi channeling sumber bank besar. Dengan begitu, BPR tinggal menyalurkannya saja.

Apalagi bank-bank besar belum tentu memiliki outlet di daerah, sehingga kehadiran BPR bisa berperan besar.

“Competitiveness dari bank itu dari waktu ke waktu kalah bersaing, mau tidak mau harus mencari celah. Nah itu yang terjadi selama ini. Ada juga yang beberapa memang nakal,” katanya.

Namun jika bank memang terbukti melakukan fraud ataupun pengelolaannya tidak prudent, maka bisa kena pidana atau terkena masalah finance proper. Bahkan yang terbukti pun harus dicopot dan dilepas jika sebagai pemilik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *