AFPI sebut “fintech lending” bisa bantu ekonomi RI saat wabah corona

Industri pinjaman uang berbasis teknologi atau fintech lending tetap optimistis menghadapi situasi merebaknya pandemi virus Covid-19. Dengan kebijakan pemerintah agar masyarakat mengurangi interaksi secara sosial atau social distancing karena virus tersebut, fintech lending dapat menjadi solusi bagi mereka yang ingin mendapatkan akses pendanaan tanpa perlu bertatap muka, sehingga bisa membantu perputaran roda perekonomian Indonesia di tengah krisis.

Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kuseryansyah menjelaskan, industri harus tetap optimistis di tengah kondisi pembatasan sosial karena pandemi virus corona saat ini. Dia yakin fintech lending memiliki sistem yang dibutuhkan masyarakat saat ini yakni proses yang seluruhnya secara digital, dapat memproses pinjaman dengan cepat tanpa bertele-tele, dan yang terpenting adalah transparansi.

“Situasi saat ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi para penyelenggara fintech lending. Untuk itu diperlukan inovasi produk serta layanan yang dapat mencakup kebutuhan masyarakat saat ini. Ini bukan cara yang mudah tapi perlu dilakukan agar industri terus berkembang di tengah situasi yang tidak menentu,” jelas Kuseryansyah di Jakarta, Selasa (24/3).

UangTeman, sebagai pionir penyelenggara fintech lending di Indonesia juga tetap berkomitmen untuk terus memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat agar tetap bisa memanfaatkan layanan pinjaman melalui online secara optimal. Dengan imbauan social distancing saat ini, layanan fintech lending bisa menjadi alternatif karena seluruh proses pengajuan pinjaman bisa dilakukan tanpa bertemu secara langsung.

“Dengan kemajuan teknologi Electronic Know Your Customer (E-KYC) dan digitalisasi yang sudah diterapkan oleh UangTeman saat ini, semua proses mulai dari download aplikasi, pengajuan pinjaman, verifikasi data, perjanjian digital, pencairan, sampai dengan penagihan dapat dilakukan melalui teknologi finansial. Dengan itu, kebutuhan keuangan masyarakat yang mungkin muncul dalam kondisi saat ini bisa tetap terpenuhi dengan baik, bahkan kami mencatat ada pertumbuhan mencapai 20 persen untuk pengajuan di aplikasi UangTeman dalam beberapa hari ini,” ujar Head of Corporate Affairs UangTeman, Roberto Sumabrata.

Roberto juga mengatakan bahwa UangTeman sedang menyiapkan layanan tambahan yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat melalui teknologi finansial. Apalagi, perkembangan terkait isu virus Covid-19 ini berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Kami sangat prihatin dan memahami kondisi yang terjadi, karena itu kami sedang menyiapkan layanan tambahan untuk membantu memberikan kemudahan akses layanan keuangan kepada masyarakat sebagai komitmen kami dalam mendukung perekonomian Indonesia,” kata dia.

Menurut Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, kondisi saat ini membuat masyarakat fokus ke beberapa sektor yang menopang antisipasi penyebaran virus corona saja, misalnya seperti industri makanan dan kesehatan. Namun bukan berarti sektor lain seperti fintech lending tidak dapat bertumbuh di situasi saat ini.

“Ada pilihan untuk fintech lending, namun perlu melihat situasi ketidakpastian seperti saat ini,” ujar Tauhid ketika dihubungi wartawan.

Agar industri ini tetap melaju di tengah situasi ekonomi yang ikut tidak menentu ini, Tauhid mengatakan, industri fintech lending perlu segera mengambil langkah-langkah strategis supaya masyarakat tetap mendapatkan akses pembiayaan secara online. Salah satu cara yang disebutkannya adalah menurunkan suku bunga yang dianggap dapat menarik perhatian publik.

“Di berbagai negara, suku bunga pinjaman di tengah situasi virus ini menjadi rendah sekali, bahkan sampai nol persen. Jika suku bunga tinggi, potensi NPL (non-performing loan) semakin meningkat. Ini bisa menjadi pukulan balik untuk industri fintech lending,” katanya.

Dia juga menyarankan industri fintech lending melihat situasi ini sebagai kesempatan yang baik untuk memperkenalkan lagi industri yang masih baru di Indonesia. Cara lainnya misalnya perusahaan dapat membuat fasilitas tambahan seperti mengadakan program diskon atau hal menarik lainnya.

2022, OJK Targetkan Seluruh Perusahaan Fintech Gunakan SLIK

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi mengelola Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dengan adanya SLIK ini pihaknya menargetkan seluruh lembaga keuangan bisa menggunakan sistem ini.

Bahkan pihaknya menargetkan pada tahun 2022, pelapor yang wajib melapor untuk menggunakan SLIK mencapai 2.244 lembaga keuangan. Jumlah tersebut naik dibandingkan proyeks akhir tahun ini yang hanya sebesar 2.168 lembaga.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Boedi Armanto mengatakan selain itu, pihaknya juga berharap kepada perusahaan teknologi (Financial Technology/Fintech) dengan skema peer to peer (P2P) untuk mendaftarkan agar bisa menggunakan skema tersebut. Bahkan pihaknya menargetkan pada tahun 2022, seluruh perusahaan Fintech bisa menggunakan SLIK.

“Kami harapkan nanti itu sekitar 2022 semua wajib (melapor),” ujarnya saat ditemui di Kawasan Bank Indonesia.

Untuk sementara lanjut Boedi, pihaknya belum mewajibkan perusahaan Fintech melapor dan menggunakan sistem SLIK. Saat ini bagi perusahaan Fintech bisa melapor dan menggunakan SLIK sesuai kesadaran sendiri.

“Fintech belum kami wajibkan sukarela. Kalau mau gabung silakan tapi biasanya untuk lihat mereka yang mau ajukan kredit P2P akan lebih baik kalau dia masuk ke sana,” jelasnya.

Adapun alasan kenapa sampai saat ini OJK belum mewajibkan perusahaan layanan keuangan dengan basis digital lantaran jumlah Fintech belum terlalu banyak. Tercatat baru 25 perusahaan perusahaan Fintech yang teregister di OJK.

“P2P kan baru, mungkin datanya juga belum terlalu banyak tetapi saat ini kami masih anggap mereka boleh masuk kesini secara sukarela. Mungkin nanti jadi wajib juga kalau datanya Anya nanti bisa kami share ke yang lain,” jelasnya.

Karena jika sudah terkumpul banyak, maka perusahaan Fintech akan secara otomatis berpaling menggunakan sistem ini. Karena sistem ini sangat dibutuhkan bagi perusahaan Fintech untuk menentukan nasabah atau pelanggan yang pantas mendapatkan pinjaman.

“Karena kalau banyak nanti juga Fintech akan butuh itu (SLIK),” ucapnya.

Karena Virus Corona, Debitur Lebih Suka Akses Fintech

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sektor produktif yang dibiayai oleh perbankan menjadi salah satu terdampak wabah Virus Corona. Komposisinya saat ini berkisar antara 28 hingga 30 persen.

Adapun sisanya 70 hingga 72 persen lebih kepada pembiayaan sektor konsumtif. Selain itu, wabah ini diperkirakan juga berdampak pada sektor jasa keuangan lain, khususnya bisnis di kawasan wisata.

Namun demikian, lembaga pengawas keuangan tersebut masih melihat lebih dulu dampak Corona terhadap sektor-sektor lain, seperti industri multifinance dan financial technology (Fintech) lending. Salah satu pelaku industri Fintech lending bidang properti, Gradana, menyatakan sejauh ini menunjukkan kinerja bisnis yang cukup solid.

Direktur Utama Gradana, Angela Oetama mengatakan sampai dengan 12 Maret pada kuartal pertama 2020 ini, perusahaan menerima permintaan pembiayaan yang signifikan. Baik dari sisi individu maupun yang berbentuk badan hukum untuk segala kebutuhan yang berhubungan dengan properti.

“Layanan yang diminta seperti pembiayaan sewa, renovasi maupun pembelian properti dan invoice financing bagi vendor-vendor properti,” ujar Angela dalam keterangan tertulis yang diterima AkuratIptek, Rabu (18/3/2020).

Menurutnya, sektor keuangan merupakan nadi ekonomi nasional, dan sejauh ini produk yang dirilis Gradana relatif stabil dengan segmen pasar yang masih prospektif.

“Kami melihat bahwa meningkatnya permintaan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir awal 2020 ini tidak lepas dari pengaruh pandemik Corona. Larangan berada di tempat umum, imbauan untuk tidak bertemu orang di area publik, berpengaruh signfikan terhadap minat masyarakat dalam mengakses layanan teknologi finansial seperti Gradana,” sebut dia.

Masyarakat, tambahnya, jadi berhati-hati jika ingin ke tempat-tempat layanan pembiayaan umum seperti perbankan yang mengharuskan bertemu tatap muka secara langsung, atau keluar rumah untuk menyerahkan identitas dan verifikasi data.

“Sementara dengan Fintech, cukup secara daring saja semua kebutuhan finansial bisa terpenuhi. Jadi lebih aman dan nyaman dalam situasi seperti sekarang,” pungkas Angela.

Web Developer Fintech, Layanan Baru Indonesia Fintech Institute

Pertumbuhan perusahaan fintech di Indonesia semakin cepat. Namun demikian pertumbuhan itu tidak diikuti dengan adanya tenaga ahli yang mampu mendevelop aplikasi fintech.

Dalam rangka untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia Fintech Institute menyediakan jasa desain aplikasi fintech dengan dukungan tenaga ahli yang telah berpengalaman antara lain :

  • programmer aplikasi fintech
  • desainer web fintech
  • aplikasi fintech via android
  • aplikasi fintech via IOS
  • website financial aggregator
  • website peer to peer lending
  • website pinjaman online

Untuk keterangan lebih lanjut tentang jasa kami silahkan hubungi kontak atau kantor kami.

Pengembangan Aplikasi Peer to Peer Lending, Sebagai Strategi Baru Bagi BPR untuk Bertahan, Tumbuh dan Berkembang

Dalam waktu kurang dari 5 tahun, jumlah fintech telah mencapai hampir 70% jumlah BPR yang ada di Indonesia, sementara jumlah BPR terus berkurang. Beberapa BPR akhirnya harus menyerah dengan dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan karena gempuran fintech yang menawarkan kecepatan dan efisiensi.

Revolusi industri 4.0 saat ini telah terjadi disemua bidang salahsatunya industri keuangan. Mau tidak mau, banyak sektor harus menyesuaikan dengan kondisi kemajuan teknologi tersebut, termasuk perbankan. Group Head Digital Banking Mandiri Sunarto Xie, menyebutkan hal serupa terjadi dialami oleh salah satu bank pelat merah tersebut.

Dia menjelaskan, di era digitalisasi atau serba digital ini nasabah cenderung memilih untuk melakukan transaksi melalui digital channels. Hal tersebut melatarbelakangi perusahaan untuk terus berpacu dengan kemajuan teknologi digital sektor keuangan.

Sementara itu, di negara tetangga seperti Singapura, transaksi melalui digital channels sudah sampai di angka 94 persen. Sunarto menyebutkan, Bank Mandiri sejak tahun 2014 bahkan telah mendirikan direktorat khusus yang menangani urusan digital. Selain itu, selama beberapa tahun terakhir ini perusahaan sangat loyal mengalokasikan anggaran dengan porsi besar untuk investasi di sisi IT.

Di Bank Mandiri sendiri, hingga tahun 2017 tercatat nasabah pengguna layanan mobile banking mencapai 37 persen, internet banking 17 persen, dan pengguna mesin ATM 40 persen. Sementara itu, nasabah yang mengunjungi kantor cabang hanya tinggal sisanya yaitu sekitar 6 persen saja. Dia menceritakan, saat memasuki era revolusi industri 2.0 saat itu nasabah yang mengunjungi kantor cabang mulai berkurang karena beberapa aktivitas seperti tarik tunai, transfer dapat dilakukan oleh sebuah mesin bernama Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Pertumbuhan jumlah kantor cabang akan berbanding terbalik dengan pertumbuhan digital. “Karena ketika digital tumbuh, fisik semakin kecil,” ujarnya. Sementara itu, memasuki era revolusi industri 4.0 nasabah perbankan mulai memasuki pola baru. Yaitu banking everywhere dimana aktivitas perbankan sudah bisa dilakukan di platform non bank atau yang tidak berkaitan dengan bank. “Mulai visit ke yang bukan perbankan yaitu aplikasi. Aplikasi kita download dan kita pakai sendiri,” ujarnya.

Dia menegaskan, saat ini bank akan dituntut untuk dapat memfasilitasi nasabah dalam melakukan transaksi atau layanan perbanakn di luar channel milik perbankan seperti media sosial, dan lain sebagainya. Salah satu contoh terbaru, dia mengungkapkan saat ini top up atau isi ulang uang elektronik (e-money) mandiri sejak dua bulan lalu sudah dapat dilakukan di salah satu market place besar di Indonesia. Tidak lagi hanya dapat dilakuakn di merchant, ATM atau aplikasi m-banking. Bank yang mengadopsi kemajuan digital akan tumbuh 18 persen pada tahun 2020. Sementara itu, bank yang tidak mengadopsi digitalisasi akan anjlok 18 persen di tahun yang sama.

Salahsatu usaha yang semakin goyah dari berkembangnya fintech adalah BPR. Beberapa BPR ditutup tahun ini oleh OJK. Namun demikian, di tengah pesatnya perkembangan financial technology (fintech), industri perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus berupaya untuk meraih target pertumbuhan, terutama yang telah berhasil melaksanakan restrukturisasi perusahaannya.

Meskipun demikian permodalan perbankan secara nasional masih cukup besar sehingga potensi pengembangan bisnis masih terbuka luas. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan teknologi dan sinergi bank serta mampu melakukan transformasi dari layanan dan tata kelola agar terhindari dari disrupsi bisnis. 

Berdasarkan penelitian dari Indonesia Fintech Institute menyebutkan bahwa orang ke depannya tidak membutuhkan bank tapi di membutuhkan banking activities (aktivitas perbankan), sehingga tranformasi digital di sektor perbankan merupakan sebuah keharusan. Saya butuh perbankan? butuh. Tapi saya tidak butuh fisik bank nya. Hal ini sesuai dengan hasil survey yang dilakukan Brett King bertajuk author of Bank 4.0 menunjukkan bahwa saat ini “banking is no longer somewhere you go, its something you do. Banking everywhere, never at bank”.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga saat ini jumlah Fintech tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK telah mencapai sebanyak 1.230 entitas atau hampir 70% dari jumlah BPR yang ada di Indonesia. Jumlah fintech itu terdiri dari 404 entitas yang tercatat pada 2018 dan 826 entitas sepanjang 2019, belum termasuk fintech yang belum tercatat.

Salahsatu fintech yang sangat berkembang di Indonesia saat ini adalah peer to peer lending. Perusahaan Financial Technology atau fintech P2P Lending telah berkembang pesat dalam dua tahun terakhir di Indonesia. Keberadaannya telah membantu perkembangan usaha UMKM dengan meningkatkan inklusi keuangan. Namun, apakah Anda tahu sejarah dan perkembangan P2P Lending?

P2P Lending memungkinkan adanya pertemuan antara pemberi pinjaman atau lender dengan peminjam atau borrower untuk melakukan transaksi pinjam meminjam. Karena P2P Lending ini merupakan perusahaan industri fintech, segala transaksi dilakukan berbasis teknologi dan dilakukan secara daring atau online.

Bentuk perusahaan dan layanan ini memang tergolong baru di Indonesia. Akan tetapi, P2P Lending telah lebih lama dipraktikkan di negara lain. Saat ini ada beberapa peer to peer lending di Indonesia seperti akseleran, investree, amartha dan lain sebagainya. Namun demikian bisnis peer to peer lending yang sekaligus menggandeng lembaga keuangan konvensional secara masif belum banyak. Selain menawarkan inklusi keuangan yang lebih cepat bagi masyarakat, peer to peer lending juga menawarkan tingkat keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan maupun investor.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak BPR yang tidak siap dengan hadirnya teknologi, maka disinilah peluang  yang muncul saat ini.

ALUR KERJA  

Kegiatan pengerjaan sistem informasi diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara Indonesia Fintech Institute dan klien setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan asumsi klien tidak melakukan proses keterlambatan dalam pengiriman data yang dibutuhkan dan keadaan-keadaan yang tak dapat disanggah (force majeure).

  1. Persiapan
  • Pertemuan awal dengan klien dalam rangka proses persiapan proyek
  • Klien memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang alur proses transaksi dan alur pembayaran yang akan digunakan dalam website dan aplikasi yang akan dibuat.
  • Klien memberikan seluruh data (berupa konten, video, gambar dan lainnya) untuk diserahkan kepada pihak Indonesia Fintech Institute dengan tandatangan bermaterai (agar klien mendapat jaminan keaslian dokumen akan tetap terjaga).
  • Pihak Indonesia Fintech Institute dan klien menandatangani kontrak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.
  • Klien menyerahkan uang muka sebesar 30% dari harga sistem informasi.
  • Perancangan
  • Pihak Indonesia Fintech Institute menyerahkan desain sistem informasi kepada klien dari hasil pertemuan awal dengan klien menyangkut desain alur proses transaksi dan alur pembayaran.
  • Klien memberikan revisi desain bila diperlukan dan kemudian diserahkan kembali kepada pihak Indonesia Fintech Institute.
  • Bila desain sudah disetujui oleh klien, maka pihak Indonesia Fintech Institute segera menjadikannya template yang akan dilanjutkan proses pengkodean program baik aplikasi website dan aplikasi android serta IOS.
  • Pengkodean dan substitusi
  • Pihak Indonesia Fintech Institute akan melakukan pengkodean kepada desain yang telah disetujui dan selanjutnya dilakukan proses substitusi yaitu penggabungan Antara desain dan konten yang diinginkan klien.
  • Termasuk dalam tahap ini adalah integrasi dengan pihak ke tiga terkait penilaian perusahaan dan alur transaksi pembayaran.
  • Review
  • Klien dihubungi pihak Indonesia Fintech Institute untuk menguji coba sistem informasi yang telah dibuat.
  • Pihak Indonesia Fintech Institute akan melakukan perbaikan jika ditemukan error/bug yang ditemukan oleh klien.
  • Pihak Indonesia Fintech Institute memberikan training kepada klien juga menyerahkan video tutorial cara penggunaan sistem informasi.
  • Pihak Indonesia Fintech Institute juga melakukan instalasi sistem informasi untuk komputer yang akan digunakan oleh klien.
  • Pengurusan Perizinan ke OJK
  • Indonesia Fintech Institute mendaftarkan aplikasi ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Klien berkewajiban menyediakan seluruh syarat terkait dari mulai status terdaftar di OJK sampai dengan Izin OJK keluar.
  • Proses Marketing
  • Marketing aplikasi peer to peer lending memiliki pangsa pasar kepada pemilik usaha dan juga perorangan sebagai debitur .
  • Marketing aplikasi peer to peer lending memiliki pangsa pasar perorangan, lembaga keuangan dan juga corporate sebagai investor.
  • Klien berkewajiban menyediakan dana operasional terkait biaya marketing.
  • Pendampingan
  • Seluruh proses develop aplikasi dilaksanakan oleh Indonesia Fintech Institute atau pihak ke tiga dengan pendampingan dari Indonesia Fintech Institute.
  • Seluruh proses marketing dilaksanakan oleh marketing klien dengan pendampingan dari Indonesia Fintech Institute.
  • Penilaian Debitur
  • Dasar penilaian calon debitur  adalah menggunakan SLIK Otoritas Jasa Keuangan, PT Pefindo dan Finfini sebagai aggregator data nasabah bank.
  • Pemilihan metode penilaian calon debitur  akan berpengaruh terhadap biaya development dan jangka waktu pengerjaan.
  • Metode pembayaran calon investor dapat menggunakan dompet digital atau transfer yang juga akan berpengaruh terhadap biaya development dan jangka waktu pengerjaan

Targetkan Dana Kelolaan Tumbuh Rp 200 miliar, Begini Strategi Bizhare di 2020

Sukses tumbuh cepat dalam dua tahun terakhir, perusahaan layanan urun dana atau equity crowdfunding Bizhare targetkan dana kelolaan tumbuh di atas tiga kali lipat di 2020, menjadi Rp 200 miliar.

Asal tahu saja, saat ini total dana kelolaan perusahaan mencapai Rp 46 miliar, di mana sebanyak 26 miliar sudah berhasil terpenuhi atau disalurkan.

CFO Bizhare Gatot Adhi Wibowo mengungkapkan di 2020 perusahaan juga menargetkan pertumbuhan lini bisnis kelolaan dari yang saat ini hanya 23 bisnis, menjadi 200 bisnis.

Adapun 60% lini bisnis Bizhare saat ini berasal dari sektor food and beverages (F&B), sekitar 34% merupakan bisnis tambak udang dan 6% berasal dari sektor lainnya. 

Hal tersebut diyakini bisa tercapai, melihat pertumbuhan Bizhare dalam beberapa tahun terakhir, serta kesuksesan perusahaan mendapatkan izin sebagai penyelenggara equity crowdfunding dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 6 November 2019.

“Fokus tahun yakni membidik investor milenial dengan pangkas ticket size, dorong digitalisasi dan menggaet 200 bisnis, sehingga investor yakin untuk masuk,” kata Gatot kepada Kontan.co.id, Selasa (17/12).

Untuk merealisasikan target-target tersebut, Gatot memaparkan beberapa rencana bisnis 2020, salah satunya menggaet Gojek, Grab hingga Bukalapak untuk bekerja sama. Terdekat, harapannya di awal tahun Bizhare bisa bekerja sama dengan platform Gojek.

Nantinya, investor bisa masuk dan berinvestasi pada beberapa merchant GoFood lewat Bizhare. Ini juga yang menjadi alasan Bizhare untuk memangkas ticket size atau nilai minimum investasinya menjadi Rp 1.000.000 per saham di Februari 2020. Sebagai informasi, saat ini ticket size Bizhare per saham adalah Rp 5.000.000 per saham.

“Merchant yang akan kita pilih nantinya adalah best seller yang ada di GoFood, tapi proses pembicaraan saat ini baru 60%-70%. Kami optimistis awal 2020 bisa terealisasi,” jelasnya.

Di samping itu, CIO Bizhare Wahyu Sanjaya menargetkan di 2020 pertumbuhan jumlah investor Bizhare bisa naik signifikan hingga 75.000 user terdaftar.

Asal tahu saja, di 2017 jumlah user Bizhare baru 2.500, kemudian lanjut tumbuh menjadi 12.500 investor di 2018 dan kemudian tumbuh menjadi 33.000 user per 2019.

Target user yang signifikan di 2020 nantinya akan didukung beberapa inovasi Bizhare di tahun depan. Diantaranya, menciptakan pasar kedua atau secondary market, localized investment, bisnis sektor baru hingga digitalisasi small and medium enterprises (SMEs).

“Secondary market rencananya akan kami rilis di April 2020, saat ini progresny baru 30%,” jelas Wahyu kepada Kontan.co.id.

Menurutnya, penerapan secondary market jadi yang paling memungkinkan dieksekusi dalam waktu dekat. Apalagi, Wahyu menjelaskan sudah ada bisnis yang berusia satu tahun, sehingga Bizhare menyiapkan fasilitas bagi investor yang mungkin ingin keluar dari bisnis tersebut.

Sumber:kontan.co.id

Statistik Fintech di Indonesia 2020

Industri jasa keuangan mengalami inovasi yang sangat singnifikan sejalan dengan berkembang pesatnya teknologi digital saat ini. Inovasi jasa keuangan yang telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan sedang menjadi perbincangan hangat saat ini adalah financial technology(fintech). Menurut Financial Stability Board(FSB), fintech adalah suatu bentuk inovasi finansial berbasis teknologi yang dapat dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi, proses atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar keuangan, institusi, dan penyedia layanan keuangan. Sedangkan menurut The National Digital Research Centre(NDRC), fintech merupakan innovation in financial services(inovasi pada sektor finansial).

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya fintech adalah a fusion between technology and financial services. Penggunaan handponesebagai layanan mobile bankingdan investasi bisa dijadikan sebagai contoh perpaduan teknologi  dengan sistem keuangan guna memberikan layanan keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas (Lenny Sanicola: 2017). Dengan kata lain, fintech bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan (Finansialku.com)

Judul
Statistik Fintech Lending Periode Desember 2019
Statistik Fintech Lending Periode November 2019
Statistik Fintech Lending Periode Oktober 2019
Statistik Fintech Lending Periode September 2019
Statistik Fintech Lending Periode Agustus 2019
Statistik Fintech Lending Periode Juli 2019
Statistik Fintech Lending Periode Juni 2019
Statistik Fintech Lending Periode Mei 2019
Statistik Fintech Lending Periode April 2019
Statistik Fintech Lending Periode Maret 2019

OJK Berikan Restu Fintech Berkolaborasi Dengan BPR

Pengembangan Fintech semakin menjadi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan restu bagi fintech peer to peer lending masuk ke dalam bisnis bank perkreditan rakyat (BPR). Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan fintech memasuki BPR bisa berperan sebagai pemberi pinjaman (lender).

“BPR silahkan kalau mau masuk fintech nanti bersama-sama. Bila BPR tidak mengerti mengenai mekanisme produk lending dengan elektronik bersama fintech, bank bisa berkonsultasi langsung dengan OJK. Prinsipnya kerja sama ini boleh nanti pengawasannya market conduct asosiasi,” ujar Wimboh beberapa waktu lalu.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) melihat ada peluang kerja sama antara pemain fintech peer to peer lending dengan bank perkreditan rakyat (BPR). Bahkan, Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi bilang asosiasi sudah bekerja sama dengan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo) terkait kolaborasi proyek percontohan.

“Pemain fintech peer to peer lending yang bisa jalin kerja sama dengan BPR tergantung segmen produk yang mereka tawarkan. Potensi kolaborasi yang paling banyak dari fintech yang tawarkan produk pinjaman konsumtif dan mikro,” jelas Adrian.

Ia bilang kolaborasi antara dua industri ini bisa berbentuk channeling sehingga BPR berperan sebagai pemberi pinjaman. Begitu pun dengan penerapan teknologi fintech bagi BPR seperti penilaian kredit.

Sementara itu, pemain fintech peer to peer lending PT Kredit Pintar Indonesia menilai terdapat beberapa potensi kerja sama dengan bank perkreditan rakyat. Chief Executive Officer Kredit Pintar Wisely Wijaya bilang ada tiga ranah kolaborasi yang bisa dilakukan oleh dua industri ini.

“Pertama channeling bagi mereka, kedua technology sharing, dan white listing nasabah mereka. Lewat kerja fintech bisa merekomendasikan calon nasabah mana yang paling cocok diberikan pinjaman dengan jumlah tertentu. Tiga hal ini lah potensi kerja sama yang bisa dilakukan,” ujar Wisely beberapa waktu lalu.

9 Perusahaan Ajukan Izin Equity Crowdfunding di OJK

Bentuk Fintech semakin berkembang. Saat ini muncul equity crowdfunding. Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan sudah ada 9 perusahaan yang mengajukan izin sebagai penyelenggara fasilitas urun dana berbasis saham atau equity crowdfunding (ECF) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko BEI Fithri Hadi menjelaskan bahwa posisi BEI dalam kapasitasnya membantu OJK dalam menilai perusahaan-perusahaan yang mengajukan diri sebagai platform equity crowdfunding (ECF) tersebut.

“Ada 9 perusahaan yang sudah masuk ke OJK dan kami bantu OJK untuk menilai, itu tinggal melihat proses berikutnya akan live mulai kapan,” kata Fithri Hadi, di BEI, Sudirman, Jakarta.

Nantinya, kata dia, platform ini akan berdiri sendiri di luar fasilitas perdagangan di BEI. ECF juga akan memiliki fasilitas pasar perdana maupun pasar sekunder sendiri.

Namun, bila kinerja perusahaan yang sudah mengajukan platform tersebut memiliki performa yang bagus, bisa berpeluang naik kelas menjadi emiten melalui papan akselerasi, yakni papan yang khusus disiapkan bursa bagi perusahaan rintisan.

Pasalnya, BEI sudah mengetahui daftar perusahaan yang menjadi penyelenggara ECF dan berpotensi melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO (initial public offering).

“Kalau sudah layak perusahaan tersebut sudah bisa masuk ke pasar yang lebih tinggi lagi, bisa masuk ke pasar bursa [BEI] melalui papan pengembangan,” kata Fithri Hadi.

Umumnya, di negara-negara lain, ECF bekerjasama dengan bursa saham di negara tersebut. Tetapi sejauh ini, belum ada keputusan lebih lanjut apakah ECF akan bermitra dengan BEI karena masih dalam tahap pengembangan.

Seperti diketahui, OJK memberikan ruang bagi perusahaan kecil dengan jumlah modal kurang dari Rp 30 miliar untuk melakukan penghimpunan dana dari publik di luar pasar modal. Aturan ini tertuang dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 yang diteken Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada 31 Desember 2018.

Tak jauh berbeda dengan penawaran umum di pasar modal, namun penawaran saham dengan mekanisme Layanan Urun Dana ini diselenggarakan oleh penyelenggara equity crowfunding, berbentuk perseroan terbatas atau koperasi dengan modal minimal dan modal disetor paling sedikit sebesar Rp 2,5 miliar.

Penyelenggara ini nantinya bisa bertindak sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek serta manajer investasi.

Sementara, untuk perusahaan yang akan menawarkan saham dengan skema ini hanya boleh memiliki jumlah modal disetor maksimal Rp 30 miliar dengan jumlah kekayaan minimal sebesar Rp 10 miliar. Adapun total dana yang boleh diperoleh dari penawaran saham lewat skema Urun Dana ini paling banyak sebesar Rp 10 miliar.

Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan jangka waktu paling lama 12 bulan, sedangkan masa penawaran maksimal hanya 60 hari.

Hindari Disrupsi dan Bangkrut, BPR Butuh Transformasi Teknologi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga saat ini jumlah Fintech Peer-To-Peer Lending tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK telah mencapai sebanyak 1.230 entitas atau hampir 70% dari jumlah BPR yang ada di Indonesia. Jumlah fintech itu terdiri dari 404 entitas yang tercatat pada 2018 dan 826 entitas sepanjang 2019, belum termasuk fintech yang belum tercatat.

Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam L Tobing mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 42 persen server etintas fintech ilegal tidak ditemukan di Indonesia. Dia menduga, para fintech ilegal ini dikendarai oleh server luar.

Salahsatu usaha yang semakin goyah dari berkembangnya fintech adalah BPR. Beberapa BPR ditutup tahun ini oleh OJK. Namun demikian, di tengah pesatnya perkembangan financial technology (fintech), industri perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus berupaya untuk meraih target pertumbuhan. 

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK, Slamet Edy Purnomo menjelaskan perkembangan BPR saat ini masih baik. Hanya saja terjadi sedikit perlambatan akibat melemahnya ekonomi global. Saat ini pertumbuhan kredit BPR lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya ialah support likuiditas dari dana pihak ketiga (DPK) belum mampu mengimbangi rencana pertumbuhan kredit perbankan.

Meskipun demikian permodalan perbankan secara nasional masih cukup besar sehingga potensi pengembangan bisnis masih terbuka luas. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan teknologi dan sinergi bank serta mampu melakukan transformasi dari layanan dan tata kelola agar terhindari dari disrupsi bisnis. 

Seperti apa transformasi yang dibutuhkan BPR dalam industri perbankan? Untuk menyehatkan kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus bisa mengubah model bisnisnya. Dalam hal kepemilikan (ownership), BPR bisa menerapkan model bisnis yang mampu menyerap dana-dana pihak ketiga dengan baik dan menyalurkannya.

Program transformasi BPR menjadi sangat penting saat ini terutama adalah bagaimana transformasi tersebut bisa mengubah bisnis modelnya. Tentunya dengan menerapkan model bisnis yang bagus, sehingga bisa dirasakan dan diakses oleh semua masyarakat. Edy menyatakan jika BPR memiliki teknologi dengan kemitraan dengan bank lain, maka bisa menjadi channeling sumber bank besar. Dengan begitu, BPR tinggal menyalurkannya saja.

Apalagi bank-bank besar belum tentu memiliki outlet di daerah, sehingga kehadiran BPR bisa berperan besar.

“Competitiveness dari bank itu dari waktu ke waktu kalah bersaing, mau tidak mau harus mencari celah. Nah itu yang terjadi selama ini. Ada juga yang beberapa memang nakal,” katanya.

Namun jika bank memang terbukti melakukan fraud ataupun pengelolaannya tidak prudent, maka bisa kena pidana atau terkena masalah finance proper. Bahkan yang terbukti pun harus dicopot dan dilepas jika sebagai pemilik.