Inves Kita, Peer to Peer Lending dan Equity Crowdfunding dari Samarinda

Pertumbuhan fintech sangat pesat. Meskipun Covid 19 sedang melanda namun demikian tidak menurutkan Brama Wijaya, seorang pengusaha Samarinda untuk melakukan ekspansi usahanya. Melalui bendera PT Inves Kita Nusantara, beliau mengibarkan bendera melalui perusahaan Peer to Peer Lending dan Equity Crowdfunding karena equity crowdfunding merupakan bidang baru yang belum banyak pemainnya.

Equity crowdfunding (ECF) atau penggalangan dana adalah proses  pengumpulan dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah orang, yang biasanya dilakukan melalui platform online. Sistem ECF seperti membeli saham, jadi berbeda dengan sistem peer to peer lending yang hanya meminjamkan dana saja.

Equity crowdfunding terbilang baru di Indonesia. Mengutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai akhir 2019 baru ada dua perusahaan penyelenggara equity crowdfunding yang terdaftar dan/atau berizin di OJK yaitu, Santara dan Bizhare. Namun peluang pertumbuhan jenis investasi ini masih terbuka sangat luas.

Pada dasarnya ECF hampir sama dengan investasi di pasar modal, ada penerbit (perusahaan yang menwarkan saham perusahaannya, penyelenggara layanan urun dana, dan pemodal investor). Perbedaannya, penawaran saham dengan system ECF dilakukan oleh  penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik secara online, lalu yang diberikan kucuran dana atau selanjutnya disebut penerbit adalah perusahaan rintisan maupun UKM dengan jumlah modal tidak lebih dari Rp 30 miliar dan bukan merupakan perusahaan terbuka.

Penerbit juga harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan bukan perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh sekelompok usaha atau konglomerasi. Penerbit akan melakukan penawaran saham perusahaannya melalui penyelenggara layanan urun dana. Setelah itu pemodal dapat membeli saham perusahaan yang saat itu ditawarkan.

Berbeda dengan Penawaran Umum

Penawaran saham setiap penerbit melalui layanan urun dana (ECF) berbeda dengan penawaran umum yang sebagaimana tercantum di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hal terseebut dikarenakan penawaran saham dilakukan melalui penyelenggara yang telah memperoleh izin dari OJK dan penawaran saham dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan dengan total dana yang dihimpun melalui penawaran saham paling banyak Rp 10 miliar.

Perbedaannya lainnya adalah berdasarkan POJK Nomor 37/PJOK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity crowdfunding), setiap pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp 500 juta per tahun, maka batas maksimal investasi pemodal tersebut adalah 5% dari jumlah pendapatan per tahun. Setiap pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp 500 juta per tahun, batas maksimal investasi pemodal tersebut adalah 10% dari jumlah pendapatan per tahun.

Jenis usaha penerbit bermacam-macam, kebanyakan adalah usaha yang ada di sekitar kita bahkan yang sering kita beli atau gunakan. Jadi harusnya lebih mudah untuk kita menganalis pertumbuhan usaha tersebut, apakah menguntungkan atau tidak. Jika menguntungkan tentu investor berpeluang untuk mendapatkan dividen dari pertumbuhan perusahaan tersebut. Jadi kita harus pintar-pintar menganalisa dan melihat peluang yang ada supaya keuntungan yang di dapat bisa jadi passive income. Yang perlu diperhatikan, ECF adalah jenis investasi jangka panjang jadi jangan buru-buru ingin langsung merasakan “hasilnya”.

Training Fintech 2021

Training Fintech 2021

Telah disadari bahwa perkembangan teknologi dapat menyebabkan hilangnya sekitar 30% pekerjaan di dunia perbankan dalam lima tahun ke depan.  Munculnya perangkat kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan robot dapat mengurangi kebutuhan staf untuk sejumlah fungsi seperti back office.

Perusahaan-perusahaan terbesar di Wall Street menggunakan teknologi termasuk pembelajaran mesin dan komputasi awan untuk mengotomatisasi operasi mereka. Fakta ini memaksa banyak karyawan untuk menyesuaikan atau menemukan posisi baru. Perkiraan mengenai penurunan jumlah pekerjaan sejalan dengan perkiraan yang dibuat Citigroup tahun lalu. Dalam laporan Maret 2016, jumlah pekerjaan diperkirakan berkurang 30% antara tahun 2015-2025, utamanya karena otomatisasi pada perbankan ritel.

Kenyataan ini dapat membawa penurunan sebanyak 770.000 pekerjaan penuh waktu (full-time job) di Amerika Serikat (AS) dan sekitar 1 juta di Eropa. Dan industri perbankan menjadi sangat kompetitif. Kemungkinan akan muncul penyedia spesialis serta konsolidasi di industri ini.

Digitalisasi telah merambah ke industri jasa keuangan seperti perbankan dan asuransi. Munculnya banyak start up digital yang memberikan layanan jasa keuangan sedang menganggu banyak perbankan di dunia. Kemudahan, kecepatan dan online itulah yang di tawarkan anak-anak muda pengagas Fintech (Financial Technology) ini yang didukung oleh OJK dengan mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang perusahaan fintech yang akan berpengaruh pada kehidupan bank / lembaga keuangan tradisional.

Fintech Ilegal Menjamur di Tengah Pandemi Covid 19

Di tengah-tengah pandemi virus corona, keberadaan fintech lending ilegal di Indonesia justru kian marak. Para pelaku tersebut sengaja memanfaatkan impitan ekonomi yang dialami masyarakat.

Menurut laporan Satuan Petugas Waspada Investasi (SWI), selama periode Januari hingga Maret 2020 ditemukan 508 entitas fintech lending ilegal. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana fintech lending ilegal yang ditemukan berjumlah 399 entitas.

Peningkatan tersebut, tidak lepas dari situasi sulit yang dialami masyarakat setelah secara ekonomi terdampak oleh pandemi virus corona (Covid-19) dalam beberapa bulan terakhir.

Paket Hemat Aplikasi Peer to Peer Lending, Equity Crowdfunding dan Pinjaman Online Dalam Rangka Revolusi BPR, KSP dan Bank Umum

Banks will become like Fintechs in the next 6 to 18 months: Impact of Covid-19. Menarik sekali tulisan ini, namun jika kita pahami memang benar adanya. Bank merupakan suatu tempat yang sangat rawan bagi penyebaran covid 19, karena setiap hari ratusan orang akan datang dan melakukan transaksi tunai, dan lebih celakanya lagi uang sebagai salahsatu metode pembayaran merupakan media yang cukup cepat bagi perkembangan covid 19.

Terlepas dari adanya covid 19, sebenernya Bank selalu ingin menjadi seperti perusahaan fintech, terutama dalam hal kecepatan yang saat ini menjadi daya tarik pasar. Banyak bankir ingin bergabung dengan Fintech untuk belajar digital. Namun, sebagian besar bank masih terjerat pada pikiran konvensional yang menjadikan mereka enggan berubah untuk menjadikan bisnisnya menjadi bank berbasis digital atau menjadikan perusahaan fintech.

Transformasi menjadi fintech ini merupakan sebuah keharusan. Bank dan lembaga keuangan akan berbondong – bondong menjadi fintech jika tetap ingin hidup. Dalam 18 bulan ke depan, perbedaan antara Banks dan Fintech akan sangat sedikit … Waktu untuk bertindak SEKARANG karena Digital bukan lagi alternatif … Ini adalah satu-satunya Opsi untuk hidup, bagi bank dan lembaga keuangan.

Bagi Anda yang ingin merevolusi perusahaan Anda, Indonesia Fintech Intitute menyediakan jasa pengembangan Aplikasi Fintech Paket Hemat dengan fasilitas sebagai berikut :

  1. Integrasi dengan perusahaan credit scoring
  2. Integrasi dengan payment processor
  3. Integrasi OTP untuk validasi no HP
  4. Perizinan mulai dari terdaftar dan izin OJK
  5. Bukti pendaftaran Penyelenggara sistem elektronik dari Kementrian Komunikasi dan Informasi
  6. Sertifikat ISO 27001
  7. Integrasi dengan APERD
  8. Strategi pemasaran dan business development
  9. Keanggotaan asosiasi fintech
  10. Kualifikasi dan sertifikasi bidang financial technology dari asosiasi fintech atas seluruh direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham;
  11. Rekomendasi untuk keanggotaan Asosiasi dan untuk melakukan pendaftaran sebagai Penyelenggara LPMUBTI.
  12. Seluruh aplikasi dalam bentuk website, android dan IOS
  13. Kesepakatan pembukaan layanan Escrow Account dan Virtual Account dengan Bank di Indonesia.
  14. Free pendampingan 6 bulan dari Indonesia Fintech Institute

Biaya :

  1. Peer to peer lending                            Rp. 925.000.000,-
  2. Equity Crowdfunding                Rp. 975.000.000
  3. Pinjaman Online                       Rp. 875.000.000,-

NB :

Biaya tidak termasuk modal setor Rp. 1.000.000.000,- pada saat pendaftaran dan Rp. 2.500.000.000,- pada saat mengajukan izin OJK

Indonesia Fintech Institute

Fintech Learning and Consulting Center

Griya Tusam Raya No. 4 Jl Tusam II Pedalangan Banyumanik Semarang

Hotline 081411111008

Website : www.fintechinstitute.co.id Email : marketing@fintechinstitute.co.id

Bank Akan Menjadi Fintech Dalam 6 sampai 18 Bulan Kedepan Karena Covid 19

Waktu menunjukkan pukul 16.27 di meja kerja saya. Enggan rasanya mau pulang ke rumah. Beban pikiran dalam beberapa hari ini sangat berat. Beberapa client minta pekerjaan ditunda setelah adanya covid 19. Belum lagi beberapa pelatihan yang telah dijadwalkan beberapa bulan sebelumnya terkait launching sebuah perusahaan baru sebagai portofolio baru kami. Kacauuuuuu

Iseng iseng buka Linkedin, semoga ada kabar bagus dari temen temen di luar negeri. Hmmmm, gak ada yang bagus, standar, semua mengeluh akan adanya covid 19 di negara masing masing. Ya sudahlah, pulang saja, don’t lose hope, we never know tomorror will bring, entah quote darimana itu, cukuplah sebagai penyejuk hati.

Kursor mau saya arahkan ke atas, log out sajalah. Ouwh, sebentar, adalah tulisan bagus dari sebuah The Digital Fifth. Banks will become like Fintechs in the next 6 to 18 months: Impact of Covid-19. Menarik sekali tulisan ini, namun jika kita pahami memang benar adanya. Bank merupakan suatu tempat yang sangat rawan bagi penyebaran covid 19, karena setiap hari ratusan orang akan datang dan melakukan transaksi tunai, dan lebih celakanya lagi uang sebagai salahsatu metode pembayaran merupakan media yang cukup cepat bagi perkembangan covid 19.

Terlepas dari adanya covid 19, sebenernya Bank selalu ingin menjadi seperti perusahaan fintech, terutama dalam hal kecepatan yang saat ini menjadi daya tarik pasar. Banyak bankir ingin bergabung dengan Fintech untuk belajar digital. Namun, sebagian besar bank masih terjerat pada pikiran konvensional yang menjadikan mereka enggan berubah untuk menjadikan bisnisnya menjadi bank berbasis digital atau menjadikan perusahaan fintech. Sebagaiman ditulis dalam The Digital Fifth, alasan keengganan bank menjadi fintech tersebut antara lain :

  1. Masih adanya anggapan bahwa bisnis lebih menguntungkan dari sumber-sumber tradisional berbasis cabang
  2. Kurangnya Strategi dan pemahaman arah perkembangan perbankan yang mengarah ke gaya hidup digital
  3. Kurangnya Kepemimpinan Digital di tingkat komisaris dan pemegang saham
  4. Kurangnya Kepemimpinan Digital di tingkat direksi
  5. Kurangnya Key Perfomance Indicator untuk memantau pertumbuhan bisnis digital
  6. Proses digital yang kurang optimal karena beban berlimpahnya sumber daya yang sudah bekerja
  7. Kurangnya keterampilan dan pemahaman pimpinan dan karyawan dalam tim untuk mengemudi dan membangun strategi digital

Covid 19 dan keadaan yang memaksa bank harus berubah. Semua orang dan salahsatunya adalah industri perbankan tentunya tidak pernah berharap covid 19 ada. Namun semuanya telah terjadi, bukan hanya merubah perekonomian, covid 19 juga merubah gaya hidup dalam bidang perbankan. Banyak nasabah yang takut ke bank, dan karyawan bank sendiri juga takut melayani nasabah. Nasabah yang awalnya datang ke bank, saat ini tentunya akan beralih menggunakan transaksi digital sebagaimana yang disediakan oleh perusahaan fintech.

Mengatasi hal tersebut, jika bank dan lembaga keuangan tidak ingin mati, maka saat inilah saatnya mereka harus merevolusi bisnisnya menjadi perusahaan fintech. Untuk itu, bank dan lembaga keuangan harus mulai menentukan strategi dan pemisahan transaksi serta  memiliki gagasan yang jelas terkait aliran transaksi dalam rangka bertransformasi menjadi bank berbasis fintech.

Namun demikian, meski menjadi bank berbasis fintech adalah sebuah keharusan, manajemen tetap perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Aliran / Layanan Pendapatan mana yang secara langsung bergantung pada cabang / sentuhan manusia?
  2. Tindakan apa yang dapat diambil dalam 3 bulan ke depan untuk mendigitalkan sepenuhnya aliran pendapatan dari tim pemasaran ke pemasaran berbasis teknologi?
  3. Layanan mana yang perlu dipindahkan ke saluran digital secara langsung?
  4. Apa keterampilan yang hilang dalam tim dan bagaimana menjembatani kesenjangan?

Ini adalah satu satunya opsi

Transformasi menjadi fintech ini merupakan sebuah keharusan. Bank dan lembaga keuangan akan berbondong – bondong menjadi fintech jika tetap ingin hidup. Dalam 18 bulan ke depan, perbedaan antara Banks dan Fintech akan sangat sedikit … Waktu untuk bertindak SEKARANG karena Digital bukan lagi alternatif … Ini adalah satu-satunya Opsi untuk hidup, bagi bank dan lembaga keuangan.

Anda ingin merevolusi bank atau lembaga keuangan Anda? Silahkan hubungi Indonesia Fintech Institute

Yogyakarta, 7April 2020

WT Harjono, Pengamat perbankan dan fintech, Direktur Eksekutif Indonesia Fintech Institute

Kemitraan Bank Dengan Fintech Semakin Marak

Banyak yang beranggapan, bahwa fintech menjadi momok bagi perbankan. Namun demikian kenyataan berkata lain. Alih-alih berebut pasar pembiayaan, perbankan dan perusahaan teknologi finansial (fintech) pendanaan bersama kini makin erat menjalin hubungan. Fintech pendanaan bersama kini jadi salah satu opsi bagi bank menyalurkan kredit di tengah permintaan yang minim.

Sejumlah bank kini juga tercatat makin getol melakukan kerja sama penyaluran pembiayaan alias loan chaneling guna meningkatkan portofolio kredit di segmen UMKM. Paling anyar ada PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) yang menggelar kerja sama dengan PT Investree Radhika Jaya.

Dengan kemitraan ini, Bank Danamon akan menyediakan plafon kredit mulai dari Rp 200 juta hingga Rp 2 miliar kepada debitur Investree baik debitur baru maupun lama.

Wakil Direktur Bank Danamon Michellina Triwardhany bilang kemitraan ini sejatinya bakal memberikan nilai tambah bagi perseroan. Terutama dapat mendongkrak penyaluran kredit UMKM Bank Danamon yang tahun lalu tumbuh mini sebesar 1,1% (yoy) senilai Rp 31,55 triliun.

Chaneling ini punya segmen yang berbeda dengan kredit UMKM yang kami berikan selama ini dengan nilai plafon yang lebih kecil, karena biasanya plafon yang kami berikan maksimum hingga dari Rp 2 miliar hingga Rp 200 miliar. ini pasar yang berbeda dengan yang kami garap selama ini sehingga harapannya pertumbuhan kredit UMKM kami bisa meningkat,” katanya di Jakarta, Kamis (12/3).

Sayangnya, Michelina enggan menyebut target total penyaluran kredit via kemitraan ini. Sementara selain soal meningkatkan portofolio kredit, kerja sama ini diakui Michelina juga turut memperkuat mitigasi risiko, maklum segmen UMKM memang punya risiko penyaluran kredit yang cukup tinggi.

Michelina bilang ada dua proses verifikasi untuk menyetujui pinjaman. Calon debitur pertama kali akan disaring oleh Investree, jika lolos Investree akan mengajukan rekomendasi kepada Bank Danamon. Kemudian Bank Danamon akan melakukan penyaringan kembali hingga akhirnya diputuskan untuk menerima atau menolak pinjaman.

Co-Founder sekaligus CEO Investree Adrian Gunadi menjelaskan di Investree pihaknya juga tidak sembarang mengajukan rekomendasi calon debitur. Sebab Investree juga memiliki segmen dan kriteria UMKM tertentu yang bisa mendapatkan pinjaman.

AFPI sebut “fintech lending” bisa bantu ekonomi RI saat wabah corona

Industri pinjaman uang berbasis teknologi atau fintech lending tetap optimistis menghadapi situasi merebaknya pandemi virus Covid-19. Dengan kebijakan pemerintah agar masyarakat mengurangi interaksi secara sosial atau social distancing karena virus tersebut, fintech lending dapat menjadi solusi bagi mereka yang ingin mendapatkan akses pendanaan tanpa perlu bertatap muka, sehingga bisa membantu perputaran roda perekonomian Indonesia di tengah krisis.

Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kuseryansyah menjelaskan, industri harus tetap optimistis di tengah kondisi pembatasan sosial karena pandemi virus corona saat ini. Dia yakin fintech lending memiliki sistem yang dibutuhkan masyarakat saat ini yakni proses yang seluruhnya secara digital, dapat memproses pinjaman dengan cepat tanpa bertele-tele, dan yang terpenting adalah transparansi.

“Situasi saat ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi para penyelenggara fintech lending. Untuk itu diperlukan inovasi produk serta layanan yang dapat mencakup kebutuhan masyarakat saat ini. Ini bukan cara yang mudah tapi perlu dilakukan agar industri terus berkembang di tengah situasi yang tidak menentu,” jelas Kuseryansyah di Jakarta, Selasa (24/3).

UangTeman, sebagai pionir penyelenggara fintech lending di Indonesia juga tetap berkomitmen untuk terus memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat agar tetap bisa memanfaatkan layanan pinjaman melalui online secara optimal. Dengan imbauan social distancing saat ini, layanan fintech lending bisa menjadi alternatif karena seluruh proses pengajuan pinjaman bisa dilakukan tanpa bertemu secara langsung.

“Dengan kemajuan teknologi Electronic Know Your Customer (E-KYC) dan digitalisasi yang sudah diterapkan oleh UangTeman saat ini, semua proses mulai dari download aplikasi, pengajuan pinjaman, verifikasi data, perjanjian digital, pencairan, sampai dengan penagihan dapat dilakukan melalui teknologi finansial. Dengan itu, kebutuhan keuangan masyarakat yang mungkin muncul dalam kondisi saat ini bisa tetap terpenuhi dengan baik, bahkan kami mencatat ada pertumbuhan mencapai 20 persen untuk pengajuan di aplikasi UangTeman dalam beberapa hari ini,” ujar Head of Corporate Affairs UangTeman, Roberto Sumabrata.

Roberto juga mengatakan bahwa UangTeman sedang menyiapkan layanan tambahan yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat melalui teknologi finansial. Apalagi, perkembangan terkait isu virus Covid-19 ini berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Kami sangat prihatin dan memahami kondisi yang terjadi, karena itu kami sedang menyiapkan layanan tambahan untuk membantu memberikan kemudahan akses layanan keuangan kepada masyarakat sebagai komitmen kami dalam mendukung perekonomian Indonesia,” kata dia.

Menurut Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, kondisi saat ini membuat masyarakat fokus ke beberapa sektor yang menopang antisipasi penyebaran virus corona saja, misalnya seperti industri makanan dan kesehatan. Namun bukan berarti sektor lain seperti fintech lending tidak dapat bertumbuh di situasi saat ini.

“Ada pilihan untuk fintech lending, namun perlu melihat situasi ketidakpastian seperti saat ini,” ujar Tauhid ketika dihubungi wartawan.

Agar industri ini tetap melaju di tengah situasi ekonomi yang ikut tidak menentu ini, Tauhid mengatakan, industri fintech lending perlu segera mengambil langkah-langkah strategis supaya masyarakat tetap mendapatkan akses pembiayaan secara online. Salah satu cara yang disebutkannya adalah menurunkan suku bunga yang dianggap dapat menarik perhatian publik.

“Di berbagai negara, suku bunga pinjaman di tengah situasi virus ini menjadi rendah sekali, bahkan sampai nol persen. Jika suku bunga tinggi, potensi NPL (non-performing loan) semakin meningkat. Ini bisa menjadi pukulan balik untuk industri fintech lending,” katanya.

Dia juga menyarankan industri fintech lending melihat situasi ini sebagai kesempatan yang baik untuk memperkenalkan lagi industri yang masih baru di Indonesia. Cara lainnya misalnya perusahaan dapat membuat fasilitas tambahan seperti mengadakan program diskon atau hal menarik lainnya.

2022, OJK Targetkan Seluruh Perusahaan Fintech Gunakan SLIK

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi mengelola Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dengan adanya SLIK ini pihaknya menargetkan seluruh lembaga keuangan bisa menggunakan sistem ini.

Bahkan pihaknya menargetkan pada tahun 2022, pelapor yang wajib melapor untuk menggunakan SLIK mencapai 2.244 lembaga keuangan. Jumlah tersebut naik dibandingkan proyeks akhir tahun ini yang hanya sebesar 2.168 lembaga.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Boedi Armanto mengatakan selain itu, pihaknya juga berharap kepada perusahaan teknologi (Financial Technology/Fintech) dengan skema peer to peer (P2P) untuk mendaftarkan agar bisa menggunakan skema tersebut. Bahkan pihaknya menargetkan pada tahun 2022, seluruh perusahaan Fintech bisa menggunakan SLIK.

“Kami harapkan nanti itu sekitar 2022 semua wajib (melapor),” ujarnya saat ditemui di Kawasan Bank Indonesia.

Untuk sementara lanjut Boedi, pihaknya belum mewajibkan perusahaan Fintech melapor dan menggunakan sistem SLIK. Saat ini bagi perusahaan Fintech bisa melapor dan menggunakan SLIK sesuai kesadaran sendiri.

“Fintech belum kami wajibkan sukarela. Kalau mau gabung silakan tapi biasanya untuk lihat mereka yang mau ajukan kredit P2P akan lebih baik kalau dia masuk ke sana,” jelasnya.

Adapun alasan kenapa sampai saat ini OJK belum mewajibkan perusahaan layanan keuangan dengan basis digital lantaran jumlah Fintech belum terlalu banyak. Tercatat baru 25 perusahaan perusahaan Fintech yang teregister di OJK.

“P2P kan baru, mungkin datanya juga belum terlalu banyak tetapi saat ini kami masih anggap mereka boleh masuk kesini secara sukarela. Mungkin nanti jadi wajib juga kalau datanya Anya nanti bisa kami share ke yang lain,” jelasnya.

Karena jika sudah terkumpul banyak, maka perusahaan Fintech akan secara otomatis berpaling menggunakan sistem ini. Karena sistem ini sangat dibutuhkan bagi perusahaan Fintech untuk menentukan nasabah atau pelanggan yang pantas mendapatkan pinjaman.

“Karena kalau banyak nanti juga Fintech akan butuh itu (SLIK),” ucapnya.

Karena Virus Corona, Debitur Lebih Suka Akses Fintech

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sektor produktif yang dibiayai oleh perbankan menjadi salah satu terdampak wabah Virus Corona. Komposisinya saat ini berkisar antara 28 hingga 30 persen.

Adapun sisanya 70 hingga 72 persen lebih kepada pembiayaan sektor konsumtif. Selain itu, wabah ini diperkirakan juga berdampak pada sektor jasa keuangan lain, khususnya bisnis di kawasan wisata.

Namun demikian, lembaga pengawas keuangan tersebut masih melihat lebih dulu dampak Corona terhadap sektor-sektor lain, seperti industri multifinance dan financial technology (Fintech) lending. Salah satu pelaku industri Fintech lending bidang properti, Gradana, menyatakan sejauh ini menunjukkan kinerja bisnis yang cukup solid.

Direktur Utama Gradana, Angela Oetama mengatakan sampai dengan 12 Maret pada kuartal pertama 2020 ini, perusahaan menerima permintaan pembiayaan yang signifikan. Baik dari sisi individu maupun yang berbentuk badan hukum untuk segala kebutuhan yang berhubungan dengan properti.

“Layanan yang diminta seperti pembiayaan sewa, renovasi maupun pembelian properti dan invoice financing bagi vendor-vendor properti,” ujar Angela dalam keterangan tertulis yang diterima AkuratIptek, Rabu (18/3/2020).

Menurutnya, sektor keuangan merupakan nadi ekonomi nasional, dan sejauh ini produk yang dirilis Gradana relatif stabil dengan segmen pasar yang masih prospektif.

“Kami melihat bahwa meningkatnya permintaan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir awal 2020 ini tidak lepas dari pengaruh pandemik Corona. Larangan berada di tempat umum, imbauan untuk tidak bertemu orang di area publik, berpengaruh signfikan terhadap minat masyarakat dalam mengakses layanan teknologi finansial seperti Gradana,” sebut dia.

Masyarakat, tambahnya, jadi berhati-hati jika ingin ke tempat-tempat layanan pembiayaan umum seperti perbankan yang mengharuskan bertemu tatap muka secara langsung, atau keluar rumah untuk menyerahkan identitas dan verifikasi data.

“Sementara dengan Fintech, cukup secara daring saja semua kebutuhan finansial bisa terpenuhi. Jadi lebih aman dan nyaman dalam situasi seperti sekarang,” pungkas Angela.