Hindari Disrupsi dan Bangkrut, BPR Butuh Transformasi Teknologi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga saat ini jumlah Fintech Peer-To-Peer Lending tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK telah mencapai sebanyak 1.230 entitas atau hampir 70% dari jumlah BPR yang ada di Indonesia. Jumlah fintech itu terdiri dari 404 entitas yang tercatat pada 2018 dan 826 entitas sepanjang 2019, belum termasuk fintech yang belum tercatat.

Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam L Tobing mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 42 persen server etintas fintech ilegal tidak ditemukan di Indonesia. Dia menduga, para fintech ilegal ini dikendarai oleh server luar.

Salahsatu usaha yang semakin goyah dari berkembangnya fintech adalah BPR. Beberapa BPR ditutup tahun ini oleh OJK. Namun demikian, di tengah pesatnya perkembangan financial technology (fintech), industri perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus berupaya untuk meraih target pertumbuhan. 

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK, Slamet Edy Purnomo menjelaskan perkembangan BPR saat ini masih baik. Hanya saja terjadi sedikit perlambatan akibat melemahnya ekonomi global. Saat ini pertumbuhan kredit BPR lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya ialah support likuiditas dari dana pihak ketiga (DPK) belum mampu mengimbangi rencana pertumbuhan kredit perbankan.

Meskipun demikian permodalan perbankan secara nasional masih cukup besar sehingga potensi pengembangan bisnis masih terbuka luas. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan teknologi dan sinergi bank serta mampu melakukan transformasi dari layanan dan tata kelola agar terhindari dari disrupsi bisnis. 

Seperti apa transformasi yang dibutuhkan BPR dalam industri perbankan? Untuk menyehatkan kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus bisa mengubah model bisnisnya. Dalam hal kepemilikan (ownership), BPR bisa menerapkan model bisnis yang mampu menyerap dana-dana pihak ketiga dengan baik dan menyalurkannya.

Program transformasi BPR menjadi sangat penting saat ini terutama adalah bagaimana transformasi tersebut bisa mengubah bisnis modelnya. Tentunya dengan menerapkan model bisnis yang bagus, sehingga bisa dirasakan dan diakses oleh semua masyarakat. Edy menyatakan jika BPR memiliki teknologi dengan kemitraan dengan bank lain, maka bisa menjadi channeling sumber bank besar. Dengan begitu, BPR tinggal menyalurkannya saja.

Apalagi bank-bank besar belum tentu memiliki outlet di daerah, sehingga kehadiran BPR bisa berperan besar.

“Competitiveness dari bank itu dari waktu ke waktu kalah bersaing, mau tidak mau harus mencari celah. Nah itu yang terjadi selama ini. Ada juga yang beberapa memang nakal,” katanya.

Namun jika bank memang terbukti melakukan fraud ataupun pengelolaannya tidak prudent, maka bisa kena pidana atau terkena masalah finance proper. Bahkan yang terbukti pun harus dicopot dan dilepas jika sebagai pemilik.

Air Asia Akan Masuk di Bisnis Fintech

Kesuksesan Gopay, OVO, Dana dan perusahaan fintech lainnya menjadikan semua perusahaan meilirik untuk masuk di bisnis ini. Tidak terkecuali AirAsia. Tidak hanya bisnis penerbangan, AirAsia mulai merambah bisnis fintech.

Group Head Communication AirAsia, Audrey Progastama Petriny mengatakan, perusahaannya saat ini tengah mengebangkan dompet digital yang dinamakan ‘Big Pay’.

Aplikasi tersebut mampu digunakan untuk sistem pembayaran diseluruh Asean. Dengan bertransaksi menggunakan Big Pay ini, maka para pengguna tidak perlu melakukan penukaran uang di money changer untuk melakukan pembayaran.

“Charge kami dibandingkan dengan memakai kartu kredit atau ke agen penukaran uang bisa dipastikan akan lebih rendah, itu keunggulannya nanti,” kata Audrey.

Namun saat ini aplikasi tersebut masih dalam tahap pengembangan dan Indonesia saat ini masih sebesar 10 persen pengguna aplikasi AirAsia.

Tidak hanya itu, untuk meluncurkan dompet digital ini, AirAsia juga masih menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaksanakan operasional di Indonesia.

Pengembangan bisnis berbasis aplikasi pembayaran ini menjadi salah satu fokus inovasi yang dijalankan AirAsia Group.

Audrey Progastama Petriny menambahkan, selain dibisnis penerbangan dan fintech, AirAsia juga mengembangkan bisnis lifestyle, dengan mengunggulkan aplikasi AirAsia.com yang akan menawarkan banyak pilihan fitur sesuai kebiasaan konsumen.

Pengembangan lain yaitu bisnis logistik atau kargo. Bisnis ini bisa dijalankan dengan mamaksimalkan 200 pesawat yang dimilikinya. 

Uang Elektronik Resmi di Indonesia

Di tahun-tahun terakhir, inovasi pada instrumen pembayaran elektronis dengan menggunakan kartu telah berkembang menjadi bentuk yang lebih praktis. Saat ini di Indonesia sedang berkembang suatu instrumen pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik. Walaupun memuat karakteristik yang sedikit berbeda dengan instrumen pembayaran lainnya seperti kartu kredit dan kartu ATM/Debit, namun penggunaan instrumen ini tetap sama dengan kartu kredit dan kartu ATM/Debit yaitu ditujukan untuk pembayaran. 

Secara sederhana, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (top-up). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, cepat dan mikro, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya atau transaksi di minimarket, food court, atau parkir. 

Perkembangan uang elektronik diharapkan pula dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan. DefinisiUang Elektronik (Electronic Money) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  1. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
  2. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;dan
  3. nilai uang elektronik yang di kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dasar Hukum

Penyelenggaraan Uang Elektronik telah diatur dalam :

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
  2. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (Electronic Money).

Manfaat Uang Elektronik

Penggunaan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

  1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.
  2. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat padagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh).
  3. Sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, fast food, dll.

Risiko Uang Elektronik

Walapun di satu sisi terdapat beberapa manfaat dari Uang Elektronik, tetapi di sisi lain terdapat risiko yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari para penggunanya, seperti :

  1. Risiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain, karena pada prinsipnya uang elektronik sama seperti uang tunai yang apabila hilang tidak dapat diklaim kepada penerbit.
  2. Risiko karena masih kurang pahamnya pengguna dalam menggunakan uang elektronik, seperti pengguna tidak menyadari uang elektronik yang digunakan ditempelkan 2 (dua) kali pada reader untuk suatu transaksi yang sama sehingga nilai uang elektronik berkurang lebih besar dari nilai transaksi.

Jenis Uang Elektronik dan Batas Nilai Uang Elektronik

Jenis uang elektronik berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit Uang Elektronik dibagi menjadi :

  1. Uang Elektronik registered, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan Uang Elektronik Registered. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk jenis registered adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
  2. Uang Elektronik unregistered, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk jenis unregistered adalah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Pihak-Pihak dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik

  1. Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari Uang Elektronik.
  2. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
  3. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
  4. Acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang (merchant), yang dapat memproses Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain.
  5. Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Uang Elektronik.
  6. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik.
  7. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

Berikut ini daftar uang elektronik yang sudah terdaftar di Bank Indonesia:

1. PT Artajasa Pembayaran Elektronis (MYNT E-Money)

2. PT Bank Central Asia Tbk (Sakuku dan Flazz)

3. PT Bank CIMB Niaga (Rekening Ponsel)

4. PT Bank DKI (Jakarta One/JakOne dan JakCard)

5. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri e-Cash dan Mandiri e-Money)

6. PT Bank Mega Tbk (Mega Virtual dan Mega Cash)

7. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (UnikQu dan TapCash)

8. PT Bank Nationalnobu (Nobu e-Money)

9. PT Bank Permata (BBM Money)

10. PT Bank Rakyat Indonesia (T bank dan Brizzi)

11. PT Finnet Indonesia (FinnChannel)

12. PT Indosat, Tbk (PayPro/Dompetku)

13. PT Nusa Satu Inti Artha (DokuPay)

14. PT Skye Sab Indonesia (Skye Mobile Money dan SkyeCard)

15. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Flexy Cash dan iVas Card)

16. PT Telekomunikasi Seluler (T-Cash dan Tap Izy)

17. PT XL Axiata, Tbk (XL Tunai)

18. PT Smartfren Telecom Tbk (Uangku)

19. PT Dompet Anak Bangsa (GoPay)

20. PT Witami Tunai Mandiri (TrueMoney)

21. PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana)

22. PT Bank QNB Indonesia Tbk (Dooet)

23. PT BPD Sumsel Babel (BSB Cash)

24. PT Buana Media Teknologi (Gudang Voucher)

25. PT Bimasakti Multi Sinergi (Speed Cash)

26. PT Visionet Internasional (OVO Cash)

27. PT Inti Dunia Sukses (iSaku)

28. PT Veritra Sentosa Internasional (Paytren)

29. PT Solusi Pasti Indonesia (KasPro)

30. PT Bluepay Digital Internasional (Bluepay)

31. PT Ezeelink Indonesia (Ezeelink)

32. PT E2Pay Global Utama (M-Bayar)

33. PT Cakra Ultima Sejahtera (DUWIT)

34. PT Airpay International Indonesia (SOPEEPAY)

35. PT Bank Sinarmas (Simas E-Money)

36. PT Transaksi Artha Gemilang (OttoCash)

37. PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja)

Sumber : Bank Indonesia

Tokopedia Gandeng Ovo

    • 1.2K
Tokopedia Ovo Tokocash | Featured Image

Ikhtisar

  • Berdasarkan pantauan Tech in Asia Indonesia, Tokopedia telah menambah deretan kode baru di halaman situs mereka.
  • Kode ini seperti menunjukkan akan ada kerja sama antara Tokopedia dengan layanan pembayaran OVO untuk menggantikan TokoCash.
  • TokoCash merupakan layanan dompet digital milik Tokopedia, yang hingga saat ini belum mendapatkan lisensi uang elektronik (e-money) dari pemerintah.

Menurut pantauan Tech in Asia Indonesia, sekitar tanggal 18 Oktober 2018 kemarin, Tokopedia telah menambah deretan kode baru di halaman situs mereka. Kode tersebut seperti menunjukkan akan ada kerja sama antara Tokopedia dengan layanan pembayaran OVO untuk menggantikanTokoCash.

Dalam kode tersebut disebutkan bahwa layanan ini nantinya tidak bisa lagi digunakan, dan kamu diharapkan untuk segera mengaktifkan akun OVO. Saldo TokoCash yang kamu miliki nantinya akan dialihkan ke akun OVO tersebut.

Tidak diketahui kapan perubahan ini akan diresmikan oleh Tokopedia dan OVO. Ketika Tech in Asia Indonesia melakukan konfirmasi, juru bicara Tokopedia menyatakan belum bisa memberi komentar apapun terkait hal ini.

Berikut adalah beberapa kalimat yang terbaca dari kode tersebut:

  • TokoCash kini berpindah ke OVO
  • Aktivasi OVO sekarang
  • TokoCash sudah tidak bisa lagi digunakan, segera aktifkan OVO Anda agar transaksi lebih cepat dan praktis
  • Jangan khawatir, TokoCash Anda tetap aman dan akan otomatis berpindah ke OVO setelah aktivasi selesai
  • Aktifkan OVO di akun Tokopedia Anda untuk kemudahan dan keuntungan yang lebih banyak
  • Dapatkan juga kenyamanan bertransaksi di semua merchant yang telah bekerja sama dengan OVO, dengan penawaran menarik
  • Akun OVO dengan nomor … akan dibuat untuk Anda
  • Jika ingin menggunakan akun OVO dengan nomor HP lain, silakan ganti nomor ponsel yang terdaftar di Tokopedia terlebih dahulu
  • TokoCash Anda berhasil dipindahkan ke OVO. Sekarang, segala jenis cashback Tokopedia akan diberikan melalui OVO Points

Strategi LinkAja Bersaing Dengan GO-PAY dan OVO

Pertumbuhan industri transaksi keuangan digital sangat pesat di Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkenalkan LinkAja, yang merupakan layanan uang digital. Ini merupakan gabungan dari berbagai layanan uang digital BUMN yang berganti wajah menjadi satu dalam LinkAja.

LinkAja merupakan bentuk komitmen dari BUMN dalam menghadirkan layanan keuangan elektronik yang lebih baik dan lengkap bagi masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan jaringan bisnis kredibel milik BUMN.

Lalu, mampukah LinkAja bersaing dengan layanan sejenis seperti Go-Pay, OVO dan lain sebagainya?

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Survey dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, dengan hadirnya LinkAja, akan meramaikan pasar uang elektronik yang saat ini sudah ada.

“Kita ikut meramaikan saja, bukan hadir sebagai pesaing. Customer base mereka (Go-Pay, dll) juga belum banyak, sekitar 19 juta,” kaya Gatot kepada wartawan, Jumat (22/2).

Dijelaskan Gatot, untuk tahap awal, LinkAja bakal digunakan dalam layanan-layanan perbankan BUMN yang bersifat mandatori, seperti pilihan dalam membayar gerbang tol, parkir di berbagai fasilitas yang dikelola BUMN, dan lain sebagainya.

“Potensi pasarnya masih cukup besar. Sekarang sudah terjadi ekosistemnya misal di pembayaran jalan tol, tinggal kita akselerasi peralatan untuk bisa pakai QR code,” tegasnya.

Hadirnya LinkAja ini, tujuan utamanya adalah memberikan efisiensi kepada bank-bank BUMN. Dengan begitu, mulai saat ini bank-bank BUMN tidak lagi berinvestasi sendiri-sendiri dalam penyelenggaraan uang elektronik dan sistem pembayaran digital. “Ini kan customer basenya bank-bank BUMN. Bareng bareng promosinya jadi tidak duplikasi,” ucap Gatot.

Asosiasi Fintech Siapkan Sertifikasi Fintech

Pertumbuhan fintech semakin pesat di Indonesia. Untuk itu perlu dibuat sertifikasi agar konsumen lebih aman dan terlidungi. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bakal segera melaksanakan program sertifikasi internal terhadap proses bisnis peer to peer (P2P) lending.

Kuseryansyah, Ketua Harian AFPI mengatakan beberapa agenda penting yang akan segera direalisasikan oleh AFPI terkait dengan rencana kerja 90 hari yang telah ditetapkan oleh para pengurusnya di antaranya adalah program sertifikasi internal terhadap proses bisnis yang terkait dengan pelayanan kepada nasabah.

Selain itu, AFPI juga menginisiasi pembentukan pusat data fintech lending sebagai wujud inovasi yang mendukung kebutuhan manajemen dan penilaian risiko kredit dari para anggotanya. Pusat data ini memiliki sistem kerja yang mirip dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang telah ada di OJK sebelumnya.

Hal ini dilakukan untuk menjaga standar minimum pelayanan kepada nasabah dan juga pembangunan pusat data P2P lending.

“Ini menjadi bentuk solusi nyata yang inovatif dari para penyelenggara atas banyaknya keluhan masyarakat yang merasa terjebak oleh pinjaman dari beberapa perusahaan fintech sekaligus mencegah terjadinya praktik gali lubang tutup lubang oleh masyarakat,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers.

Sebelumnya, AFPI telah menerbitkan Panduan Kode Etik Anggota yang disusun mengacu pada POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

OJK baru saja mengeluarkan surat penunjukan kepada AFPI sebagai asosiasi resmi yang menanungi industri P2P lending. Setiap penyelenggara harus terdaftar di AFPI.

Dalam surat penunjukannya, OJK menyatakan dengan tegas bahwa AFPI wajib patuh dan tunduk kepada otoritas berwenang dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta senantiasa membina, mengembangkan dan memajukan peranan P2P lending dalam berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Sumber : Bisnis.com

Menjamurnya Fintech di Indonesia, Pengaruh Industri 4.0

Pertumbuhan perusahaan fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Indonesia menjadi negara yang paling cocok dan diuntungkan dengan implementasi teknologi di sektor keuangan atau financial technology (fintech) karena memiliki potensi besar. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan beberapa faktor yang menunjukkan kecocokan penerapan fintech itu di antaranya posisi geografis Indonesia yang mencapai 17.000 pulau dan kehidupan di Tanah Air yang cukup dominan tinggal di daerah pelosok (remote). 

 

Menurut Ketua OJK, pertumbuhan teknologi mendorong transaksi di bidang ini terus bertumbuh. Sebagai perbandingan, kata Wimboh, data penjualan e-commerce sudah mencapai US$ 7 miliar atau sekitar Rp 98 triliun (dengan asumsi kurs Rp 14.000/dolar AS). Jumlah itu naik 22% dari tahun sebelumnya. Bahkan pertumbuhan transaksi e-commerce bisa menuju Rp 100 trilliun dan terus meningkat 

Indonesia, katanya, berbeda secara karakter dengan negara lain seperti China, Malaysia, Thailand serta Singapura secara geografis dan karakter masyaraat. Secara jumlah, dengan pembeli e-commerce yang mencapai 28 juta saat ini, Indonesia cukup dominan dibandingkan pembeli dari Singapura, Malaysia, dan Indonesia. 

“Penduduk Singapura sekitar 3 juta, jadi Singapura semua sudah pakai internet, tapi hanya 3 juta penduduk Malaysia dari 30 juta penduduknya, jadi total penduduk Asia 50% itu Indonesia. Jadi betapa besarnya Indonesia,” katanya. 

“Kalau dulu besar iya, tapi begitu enggak ada teknologi useless, mengirim barang mahal. Mau didik orang harus datang ke sana, dengan teknologi sangat mudah diakses. Masyarakat bisa menikmati semua produk jasa keuangan,” ujarnya. 

Dalam paparannya, Wimboh mengungkapkan saat ini dalam industri fintech, Indonesia berada di urutan 16 sebagai negara dengan ekonomi terbesar, dan tahun 2030 diprediksi Indonesia bisa berada di urutan ke 7 terbesar di dunia dalam industri fintech.

Daftar Perusahaan Fintech Terdaftar di OJK 2018

Perkembangan fintech di Indonesia sangat pesat. Sampai dengan 21 Desember 2018, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 88 perusahaan dengan total penyaluran kredit sampai dengan 16 triliun.

Terdapat penambahan enam penyelenggara fintech dalam daftar, yaitu AdaKami, ModalUsaha, Asetku, Danafix, Lumbung Dana, lahansikam, Modal Nasional, Dana Bagus, ShopeeKredit, ikredo online

OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggaran fintech peer to peer lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK. Bersumber dari OJK, berikut adalah perusahaan fintech yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan bulan Desember 2018.

Silahkan download disini