Pertumbuhan fintech di Indonesia sangat pesat. Namun demikian maraknya industri teknologi finansial (fintech) di negeri ini mulai menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Kehadiran industri baru tersebut pada hakikatnya untuk menjawab tantangan regulator yang selama ini sulit meningkatkan penetrasi pinjaman ke semua lapisan masyarakat. Karena lembaga keuangan konvensional (bank) umumnya menggunakan prosedur administrasi yang cukup makan waktu lama, sehingga perlu ada lembaga baru yang dikenal fintech yang mampu memberikan layanan cepat dalam hitungan jam, pinjaman sudah cair ke rekening debitur.

Namun di balik kehadiran fintech sebagai solusi serba cepat, ternyata banyak yang mengeluhkan penetapan bunga fintech khususnya di peer to peer (P2P) lending yang terlampau mahal. Tidak berbeda dengan praktik rentenir yang masih berkeliaran dalam kehidupan masyarakat. Bedanya rentenir beroperasi secara individual, sedangkan fintech merupakan perusahaan berbadan hukum.

Kita melihat sisi kinerja keuangan belakangan ini, P2P lending berhasil membukukan peningkatan pembiayaan yang cukup signifikan yaitu dari total Rp 2,57 triliun pada Januari 2018 melesat menjadi Rp 5,44 triliun pada Mei 2018. Rasio pembiayaan bermasalah (non performing loan-NPL) pun berada di level 0,63%. Dari sisi lender atau pemberi pinjaman, hingga Mei 2018 tercatat 199,53 ribu orang. Sedangkan penerima pinjaman mencapai 1,85 juta orang.

Dengan peningkatan pembiayaan dan cakupan penerima pinjaman hingga 1,85 juta orang tersebut, industri fintech saat ini sudah bisa menjadi bagian dari upaya peningkatan keuangan inklusif masyarakat yang ditargetkan mencapai 75% pada 2019. Pasalnya, perbankan sebagai lembaga keuangan konvensional rasanya belum mampu menjawab tantangan tersebut.

Hingga Juni 2018, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 63 perusahaan P2P lending resmi terdaftar dan berizin. Namun diketahui masih 227 perusahaan fintech ilegal yang beroperasi di masyarakat. Untuk itu, masyarakat juga perlu waspada berhubungan dengan fintech ilegal tersebut.

Meski demikian, di balik kinerja yang bagus dalam jangka pendek, masih ada persoalan di industri fintech baik yang sudah terdaftar di OJK maupun fintech ilegal. Persoalan ini muncul mulai dari pengenaan bunga dan denda yang dianggap terlalu tinggi hingga sistem penagihan yang tidak manusiawi menggunakan jasa penagih (debt collector).

Lantas seberapa mahal bunga yang dianggap “mencekik” leher debitur? Kita coba melihat data dari beberapa perusahaan P2P lending. Misalnya ada fintech yang menawarkan pinjaman dengan pagu Rp 800 ribu hingga Rp 1,5 juta dengan tenor hingga 14 hari. Adapun total bunga yang diterapkan mencapai 1% per hari. Perinciannya bunga 0,05% per hari, asesmen risiko 0,2% per hari, mitigasi risiko 0,25% per hari, imbal hasil 0,15% per hari, penagihan 0,2% per hari, dan risiko hukum 0,15% per hari.

Dari perincian tersebut tidak dijelaskan berapa denda yang diterapkan apabila mengalami keterlambatan. Melalui perincian bunga tersebut pula, maka total bunga dan pokok yang harus dibayarkan setelah jatuh tempo 14 hari mencapai Rp 912 ribu-1,71 juta.

Nah, apabila debitur telat membayar saat jatuh tempo, maka jangan kaget jika melihat tagihan melonjak cukup tinggi. Selain beban ekonomi yang sangat memberatkan, ada debitur sampai depresi karena diteror oleh debt collector Fintech.

Praktik penagihan fintech lending memang hal yang banyak dikeluhkan sejumlah pihak. Seperti yang dialami Risky Yuliani yang tidak menduga pinjamannya yang berjumlah sedikit dari fintech lending harus berakhir dengan malapetaka. Dia tidak menyangka, hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sementara harus berakhir sampai yang bersangkutan berhenti dari pekerjaannya.

Pada awalnya, Risky masih bisa membayar pinjaman yang berbunga 2% tersebut. Pasalnya, dia masih bisa bekerja dan bisa membayarnya. Namun belum lama ini, Risky harus menunggak pembayarannya dan dia pun harus keluar dari pekerjaannya karena ulah teror debt collector.

Menyikapi hal tersebut, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menyepakati lima larangan yang tidak diperbolehkan dalam menagih pinjaman ke borrower. Salah satunya yang diatur adalah mekanisme penagihan yang dilakukan oleh debt collector.

Dalam melakukan penagihan, debt collector akan dilarang menggunakan kata kasar, mengintimidasi dan menghina. Debt collector juga dilarang menyebarkan informasi terkait data peminjam, mengaku-ngaku sebagai pihak lain seperti polisi dan pengacara.

Kita tentu berharap dengan adanya kode perilaku tersebut, tidak ada lagi praktik di industri fintech yang di luar kewajaran. Pasalnya, jika perusahaan fintech melanggar komitmen tersebut, maka keanggotaannya akan dicabut dari asosiasi tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *