Menjamurnya layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology tidak hanya menjadi risiko persaingan bagi bank umum, namun juga bank perkreditan rakyat ( BPR). Baik fintech legal maupun fintech ilegal banyak bermunculan, bahkan unuk fintech ilegal, hari ini diblokir, besok pagi sudah muncul dengan nama lain. Dalam kondisi ini, BPR pun dituntut melakukan pembenahan.

Direktur Penelitian dan Pengaturan BPR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, dengan perkembangan teknologi yang sedemikian cepat, nasabah pun menuntut layanan yang lebih cepat dan bisa diakses kapan saja. Hal ini berdampak pula pada BPR. “BPR mau tidak mau menghadapi tantangan yang luar biasa dengan perkembangan teknologi ini,” kata Ayahandayani pada acara pelatihan wartawan OJK di Bandung.

Dia menuturkan, sebelum teknologi berkembang pesat seperti saat ini, banyak BPR yang mengandalkan hubungan baik dan cara pendekatan personal dalam menggaet nasabah. Meski cara tersebut masih relevan hingga kini, namun BPR pun harus mengandalkan teknologi. “Harus diimbangi dengan penggunaan teknologi yang memadai. Harus ada inovasi dan harus mulai sadar akan teknologi informasi,” sebut Ayahandayani. Walaupun demikian, bukan hal yang mudah bagi BPR untuk memanfaatkan teknologi di tengah kondisi modal inti yang cenderung terbatas. Ayahandayani menuturkan, sebagian besar BPR memiliki modal di bawah Rp 15 miliar.

Menurut catatan OJK, sebanyak 1.300 BPR memiliki modal inti di bawah Rp 15 miliar. Selain itu, ada 722 BPR yang memiliki modal inti di bawah Rp 6 miliar. “Kalau mau adopsi teknologi informasi, harus memikirkan beban biayanya,” ucap dia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Heru Kristiyana menjelaskan, pihaknya juga mengupayakan BPR dan BPR Syariah (BPRS) untuk melakukan konsolidasi. Terlebih, tahun ini BPR harus memenuhi kewajiban modal minimum Rp3 miliar.

“BPR juga kita usahakan seperti itu. Mereka [BPR] punya tahapan untuk modalnya menjadi Rp6 miliar. Kalau sudah seperti itu, para pemilik sudah mulai kita kumpulin ini tahun depan mampu tidak memenuhi modal minimal Rp6 miliar,” tutur Heru usai acara penandatanganan MoU antara OJK-Kemendagri-PPATK-KLHK-MK di Jakarta.

Berdasarkan peraturan OJK No. 5/POJK.03/2015 tentang kewajiban modal minimum BPR disebutkan bahwa pada 2019, bank harus memenuhi ketentuan modal minimal Rp 3 miliar. Sedangkan pada 2024, modal minimal BPR sebesar Rp 6 miliar.

Heru melanjutkan, bila BPR merasa berat dengan peraturan itu lebih baik BPR mencari partner. Hingga saat ini ada sebanyak 1.700 BPR dan BPR Syariah (BPRS) di dalam negeri. Ketimbang harus bertahan dengan modal di bawah Rp3 miliar atau Rp6 miliar, menurut Heru, lebih baik bersinergi dengan partner. 

“Tahap pertama yang kita ingin lakukan adalah BPR kan kadang-kadang satu pemilik dia punya banyak. Ketimbang dia punya banyak di mana-mana, gabung saja kan lebih bagus. lebih kuat.

[pemanis]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *