Dalam waktu kurang dari 5 tahun, jumlah fintech telah mencapai hampir 70% jumlah BPR yang ada di Indonesia, sementara jumlah BPR terus berkurang. Beberapa BPR akhirnya harus menyerah dengan dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan karena gempuran fintech yang menawarkan kecepatan dan efisiensi.

Revolusi industri 4.0 saat ini telah terjadi disemua bidang salahsatunya industri keuangan. Mau tidak mau, banyak sektor harus menyesuaikan dengan kondisi kemajuan teknologi tersebut, termasuk perbankan. Group Head Digital Banking Mandiri Sunarto Xie, menyebutkan hal serupa terjadi dialami oleh salah satu bank pelat merah tersebut.

Dia menjelaskan, di era digitalisasi atau serba digital ini nasabah cenderung memilih untuk melakukan transaksi melalui digital channels. Hal tersebut melatarbelakangi perusahaan untuk terus berpacu dengan kemajuan teknologi digital sektor keuangan.

Sementara itu, di negara tetangga seperti Singapura, transaksi melalui digital channels sudah sampai di angka 94 persen. Sunarto menyebutkan, Bank Mandiri sejak tahun 2014 bahkan telah mendirikan direktorat khusus yang menangani urusan digital. Selain itu, selama beberapa tahun terakhir ini perusahaan sangat loyal mengalokasikan anggaran dengan porsi besar untuk investasi di sisi IT.

Di Bank Mandiri sendiri, hingga tahun 2017 tercatat nasabah pengguna layanan mobile banking mencapai 37 persen, internet banking 17 persen, dan pengguna mesin ATM 40 persen. Sementara itu, nasabah yang mengunjungi kantor cabang hanya tinggal sisanya yaitu sekitar 6 persen saja. Dia menceritakan, saat memasuki era revolusi industri 2.0 saat itu nasabah yang mengunjungi kantor cabang mulai berkurang karena beberapa aktivitas seperti tarik tunai, transfer dapat dilakukan oleh sebuah mesin bernama Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Pertumbuhan jumlah kantor cabang akan berbanding terbalik dengan pertumbuhan digital. “Karena ketika digital tumbuh, fisik semakin kecil,” ujarnya. Sementara itu, memasuki era revolusi industri 4.0 nasabah perbankan mulai memasuki pola baru. Yaitu banking everywhere dimana aktivitas perbankan sudah bisa dilakukan di platform non bank atau yang tidak berkaitan dengan bank. “Mulai visit ke yang bukan perbankan yaitu aplikasi. Aplikasi kita download dan kita pakai sendiri,” ujarnya.

Dia menegaskan, saat ini bank akan dituntut untuk dapat memfasilitasi nasabah dalam melakukan transaksi atau layanan perbanakn di luar channel milik perbankan seperti media sosial, dan lain sebagainya. Salah satu contoh terbaru, dia mengungkapkan saat ini top up atau isi ulang uang elektronik (e-money) mandiri sejak dua bulan lalu sudah dapat dilakukan di salah satu market place besar di Indonesia. Tidak lagi hanya dapat dilakuakn di merchant, ATM atau aplikasi m-banking. Bank yang mengadopsi kemajuan digital akan tumbuh 18 persen pada tahun 2020. Sementara itu, bank yang tidak mengadopsi digitalisasi akan anjlok 18 persen di tahun yang sama.

Salahsatu usaha yang semakin goyah dari berkembangnya fintech adalah BPR. Beberapa BPR ditutup tahun ini oleh OJK. Namun demikian, di tengah pesatnya perkembangan financial technology (fintech), industri perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus berupaya untuk meraih target pertumbuhan, terutama yang telah berhasil melaksanakan restrukturisasi perusahaannya.

Meskipun demikian permodalan perbankan secara nasional masih cukup besar sehingga potensi pengembangan bisnis masih terbuka luas. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan teknologi dan sinergi bank serta mampu melakukan transformasi dari layanan dan tata kelola agar terhindari dari disrupsi bisnis. 

Berdasarkan penelitian dari Indonesia Fintech Institute menyebutkan bahwa orang ke depannya tidak membutuhkan bank tapi di membutuhkan banking activities (aktivitas perbankan), sehingga tranformasi digital di sektor perbankan merupakan sebuah keharusan. Saya butuh perbankan? butuh. Tapi saya tidak butuh fisik bank nya. Hal ini sesuai dengan hasil survey yang dilakukan Brett King bertajuk author of Bank 4.0 menunjukkan bahwa saat ini “banking is no longer somewhere you go, its something you do. Banking everywhere, never at bank”.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga saat ini jumlah Fintech tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK telah mencapai sebanyak 1.230 entitas atau hampir 70% dari jumlah BPR yang ada di Indonesia. Jumlah fintech itu terdiri dari 404 entitas yang tercatat pada 2018 dan 826 entitas sepanjang 2019, belum termasuk fintech yang belum tercatat.

Salahsatu fintech yang sangat berkembang di Indonesia saat ini adalah peer to peer lending. Perusahaan Financial Technology atau fintech P2P Lending telah berkembang pesat dalam dua tahun terakhir di Indonesia. Keberadaannya telah membantu perkembangan usaha UMKM dengan meningkatkan inklusi keuangan. Namun, apakah Anda tahu sejarah dan perkembangan P2P Lending?

P2P Lending memungkinkan adanya pertemuan antara pemberi pinjaman atau lender dengan peminjam atau borrower untuk melakukan transaksi pinjam meminjam. Karena P2P Lending ini merupakan perusahaan industri fintech, segala transaksi dilakukan berbasis teknologi dan dilakukan secara daring atau online.

Bentuk perusahaan dan layanan ini memang tergolong baru di Indonesia. Akan tetapi, P2P Lending telah lebih lama dipraktikkan di negara lain. Saat ini ada beberapa peer to peer lending di Indonesia seperti akseleran, investree, amartha dan lain sebagainya. Namun demikian bisnis peer to peer lending yang sekaligus menggandeng lembaga keuangan konvensional secara masif belum banyak. Selain menawarkan inklusi keuangan yang lebih cepat bagi masyarakat, peer to peer lending juga menawarkan tingkat keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan maupun investor.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak BPR yang tidak siap dengan hadirnya teknologi, maka disinilah peluang  yang muncul saat ini.

ALUR KERJA  

Kegiatan pengerjaan sistem informasi diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara Indonesia Fintech Institute dan klien setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan asumsi klien tidak melakukan proses keterlambatan dalam pengiriman data yang dibutuhkan dan keadaan-keadaan yang tak dapat disanggah (force majeure).

  1. Persiapan
  • Pertemuan awal dengan klien dalam rangka proses persiapan proyek
  • Klien memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang alur proses transaksi dan alur pembayaran yang akan digunakan dalam website dan aplikasi yang akan dibuat.
  • Klien memberikan seluruh data (berupa konten, video, gambar dan lainnya) untuk diserahkan kepada pihak Indonesia Fintech Institute dengan tandatangan bermaterai (agar klien mendapat jaminan keaslian dokumen akan tetap terjaga).
  • Pihak Indonesia Fintech Institute dan klien menandatangani kontrak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.
  • Klien menyerahkan uang muka sebesar 30% dari harga sistem informasi.
  • Perancangan
  • Pihak Indonesia Fintech Institute menyerahkan desain sistem informasi kepada klien dari hasil pertemuan awal dengan klien menyangkut desain alur proses transaksi dan alur pembayaran.
  • Klien memberikan revisi desain bila diperlukan dan kemudian diserahkan kembali kepada pihak Indonesia Fintech Institute.
  • Bila desain sudah disetujui oleh klien, maka pihak Indonesia Fintech Institute segera menjadikannya template yang akan dilanjutkan proses pengkodean program baik aplikasi website dan aplikasi android serta IOS.
  • Pengkodean dan substitusi
  • Pihak Indonesia Fintech Institute akan melakukan pengkodean kepada desain yang telah disetujui dan selanjutnya dilakukan proses substitusi yaitu penggabungan Antara desain dan konten yang diinginkan klien.
  • Termasuk dalam tahap ini adalah integrasi dengan pihak ke tiga terkait penilaian perusahaan dan alur transaksi pembayaran.
  • Review
  • Klien dihubungi pihak Indonesia Fintech Institute untuk menguji coba sistem informasi yang telah dibuat.
  • Pihak Indonesia Fintech Institute akan melakukan perbaikan jika ditemukan error/bug yang ditemukan oleh klien.
  • Pihak Indonesia Fintech Institute memberikan training kepada klien juga menyerahkan video tutorial cara penggunaan sistem informasi.
  • Pihak Indonesia Fintech Institute juga melakukan instalasi sistem informasi untuk komputer yang akan digunakan oleh klien.
  • Pengurusan Perizinan ke OJK
  • Indonesia Fintech Institute mendaftarkan aplikasi ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Klien berkewajiban menyediakan seluruh syarat terkait dari mulai status terdaftar di OJK sampai dengan Izin OJK keluar.
  • Proses Marketing
  • Marketing aplikasi peer to peer lending memiliki pangsa pasar kepada pemilik usaha dan juga perorangan sebagai debitur .
  • Marketing aplikasi peer to peer lending memiliki pangsa pasar perorangan, lembaga keuangan dan juga corporate sebagai investor.
  • Klien berkewajiban menyediakan dana operasional terkait biaya marketing.
  • Pendampingan
  • Seluruh proses develop aplikasi dilaksanakan oleh Indonesia Fintech Institute atau pihak ke tiga dengan pendampingan dari Indonesia Fintech Institute.
  • Seluruh proses marketing dilaksanakan oleh marketing klien dengan pendampingan dari Indonesia Fintech Institute.
  • Penilaian Debitur
  • Dasar penilaian calon debitur  adalah menggunakan SLIK Otoritas Jasa Keuangan, PT Pefindo dan Finfini sebagai aggregator data nasabah bank.
  • Pemilihan metode penilaian calon debitur  akan berpengaruh terhadap biaya development dan jangka waktu pengerjaan.
  • Metode pembayaran calon investor dapat menggunakan dompet digital atau transfer yang juga akan berpengaruh terhadap biaya development dan jangka waktu pengerjaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *